P3MD Gunungkidul - Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Gunungkidul diminta tidak terjebak pada rutinitas pendampingan yang hanya berorientasi pada aktivitas. Kinerja pendamping harus mulai diukur dari output yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap penyelesaian pembangunan di kalurahan.
Pesan tersebut disampaikan Koordinator Provinsi (Korprov) TAPM Provinsi DIY Murtodo, SH., M.Pd., dalam Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Gunungkidul di Semugih, Kapanewon Rongkop, Senin (14/9/2026).
Rakor yang digelar rutin setiap bulan itu diikuti seluruh Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), serta TAPM Kabupaten Gunungkidul.
Murtodo secara khusus menyoroti kualitas laporan harian pendampingan yang dibuat TPP melalui aplikasi Daily Report Pendamping (DRP). Menurut dia, laporan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif yang sekadar menunjukkan bahwa pendamping telah melakukan aktivitas.
Laporan DRP harus mampu menjelaskan pekerjaan pendamping secara utuh.
“Mohon narasi laporan DRP diisi secara lengkap, menggambarkan kegiatan yang dilakukan. Jangan hanya singkat,” kata Murtodo dalam arahannya.
Menurutnya, laporan yang terlalu singkat justru dapat mengaburkan pekerjaan yang sebenarnya telah dilakukan pendamping di lapangan. Karena itu, TPP perlu menjadikan DRP sebagai dokumentasi profesional yang mampu menggambarkan proses pendampingan sekaligus perkembangan yang dicapai.
Kinerja TPP Jadi Perhatian
Murtodo mengingatkan TPP untuk tidak menganggap persoalan kualitas laporan sebagai hal sepele. Terlebih, kinerja TPP saat ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Anggota DPR RI Komisi V yang merupakan mitra kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT).
Situasi tersebut menuntut TPP bekerja semakin profesional dan mampu menunjukkan bukti atas pekerjaan yang dilakukan.
“Jangan sampai kita sudah melakukan banyak kegiatan, tetapi ketika ditanya output-nya apa, kita kesulitan menunjukkannya,” ujarnya.
Karena itu, setiap aktivitas pendampingan harus memiliki arah yang jelas. TPP perlu mengetahui sejak awal apa yang hendak dicapai dan memastikan proses pendampingan mengarah pada capaian tersebut.
Bukan Sekadar Hadir dan Mendampingi
Murtodo menegaskan, keberhasilan TPP tidak semestinya diukur hanya dari kehadiran dalam rapat, musyawarah, fasilitasi, maupun kegiatan desa lainnya.
Ukuran yang lebih penting adalah apa yang berubah atau selesai setelah pendampingan dilakukan.
Ia mencontohkan sejumlah output yang semestinya dapat dikawal TPP, antara lain perencanaan pembangunan kalurahan selesai tepat waktu, rembuk stunting terlaksana, musyawarah kalurahan pertanggungjawaban BUM Desa selesai, serta penyerapan Dana Desa berjalan optimal.
“Pendampingan harus berbasis output. Misalnya, perencanaan pembangunan kalurahan selesai tepat waktu, rembuk stunting selesai, muskal pertanggungjawaban BUM Desa selesai, penyerapan Dana Desa optimal, dan lain sebagainya,” kata Murtodo.
Dengan demikian, pendamping tidak berhenti pada tahap memfasilitasi, tetapi perlu memastikan proses yang didampingi bergerak menuju hasil.
Output Harus Bisa Dibuktikan
Orientasi berbasis output juga membuat dokumentasi menjadi semakin penting. Apa yang dilakukan pendamping harus tercatat, sementara hasilnya harus dapat dibuktikan melalui data dan dokumen pendukung.
Dalam konteks ini, DRP memiliki posisi penting sebagai bagian dari rekam jejak kinerja TPP. Namun, kualitas laporan sangat ditentukan oleh kemampuan pendamping menggambarkan kegiatan secara substantif.
Laporan yang hanya berisi narasi singkat seperti “melakukan koordinasi”, “pendampingan kegiatan”, atau “mengikuti musyawarah” dinilai belum cukup untuk menggambarkan kualitas pekerjaan.
Sebaliknya, laporan perlu menjelaskan substansi kegiatan, persoalan yang ditemukan, peran pendamping, pihak yang terlibat, tindak lanjut, serta hasil yang dicapai.
Dengan pola tersebut, laporan tidak hanya menjawab pertanyaan “pendamping melakukan apa?”, tetapi juga “apa hasil dari pendampingan tersebut?”
Ubah Orientasi Pendampingan
Murtodo mendorong TPP Gunungkidul menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki pola kerja. Pendampingan perlu bergerak dari orientasi aktivitas menuju hasil dan dampak.
Sebab, semakin kuat output yang dihasilkan, semakin mudah pula TPP menunjukkan kontribusinya terhadap pembangunan kalurahan.
Rakor bulanan TPP Kabupaten Gunungkidul pun tidak sekadar menjadi forum koordinasi rutin. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi pekerjaan, memperkuat koordinasi, sekaligus memastikan pendampingan di lapangan benar-benar menghasilkan capaian. (ANK)
0 Komentar