Panduan Evaluasi Program Ketahanan Pangan Desa: INSTRUMEN PRAKTIS MENILAI KEBERHASILAN USAHA BUMDES

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional yang terus diperkuat sebagai upaya mewujudkan kemandirian bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat perekonomian dari tingkat desa. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan perhatian yang semakin besar terhadap pengembangan ketahanan pangan berbasis desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal.

Sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memperoleh peran strategis dalam mengelola berbagai kegiatan usaha ketahanan pangan. Melalui penyertaan modal dari pemerintah desa, BUMDes diharapkan mampu mengembangkan usaha pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan hasil pangan, maupun usaha produktif lainnya yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, program ini diharapkan mampu menciptakan usaha yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa.

Namun demikian, keberhasilan program ketahanan pangan tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang telah disalurkan atau banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dinilai berhasil apabila mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai kondisi di lapangan. Ada desa yang berhasil mengembangkan usaha ketahanan pangan hingga memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak sedikit pula yang menghadapi berbagai kendala, seperti perencanaan yang kurang matang, lemahnya kapasitas pengelola, usaha yang tidak berkembang, hingga rendahnya partisipasi masyarakat.

Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap program perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana pembelajaran guna mengetahui tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Melalui evaluasi yang dilakukan secara sistematis, pemerintah desa, BUMDes, pendamping desa, pemerintah daerah, maupun para pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang objektif sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menyusun strategi pengembangan program pada masa yang akan datang.

Artikel ini disusun sebagai panduan praktis bagi pemerintah desa, BUMDes, pendamping desa, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan evaluasi program ketahanan pangan desa. Pembahasan disajikan secara sederhana dan aplikatif, mulai dari pengertian evaluasi, landasan kebijakan, metode pelaksanaan, aspek-aspek yang perlu dinilai, contoh hasil evaluasi di lapangan, hingga penyusunan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya menambah pemahaman mengenai pentingnya evaluasi, tetapi juga menjadi acuan praktis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program ketahanan pangan desa sehingga mampu mewujudkan desa yang lebih mandiri, tangguh, dan sejahtera.

Apa Itu Evaluasi Program Ketahanan Pangan?

Program ketahanan pangan desa merupakan kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Program ini dilaksanakan melalui alokasi minimal 20% dana desa yang dimanfaatkan, antara lain, untuk pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun pengolahan pangan, yang dalam pelaksanaannya banyak dikelola melalui penyertaan modal kepada BUMDes.

Secara umum, program ketahanan pangan di dessa ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat desa, memperkuat akses masyarakat terhadap pangan, mendorong pemanfaatan potensi lokal, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ketahanan pangan juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan desa terhadap pasokan dari luar, serta menjadi penggerak ekonomi lokal melalui usaha yang berkelanjutan. Dengan tujuan yang cukup besar tersebut, maka pelaksanaan program tidak cukup hanya dinilai dari sisi penyerapan anggaran atau terlaksananya kegiatan. Diperlukan suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh tahapan program benar-benar berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan manfaat nyata.

Dalam konteks inilah, evaluasi program ketahanan pangan desa menjadi penting. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak program dengan membandingkan antara rencana dan kondisi nyata di lapangan. Dari ini dapat dimengerti bahwa evaluasi tidak hanya melihat apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana, apakah usaha yang dijalankan memberikan hasil, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan desa tidak berhenti pada tataran kegiatan, tetapi benar-benar berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Landasan Hukum Program Ketahanan Pangan Desa

Program ketahanan pangan desa merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memper-kuat perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Pelaksanaan program ini memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah desa, BUMDes, pendamping desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi kegiatan.

Beberapa ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program ketahanan pangan desa antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kewenangan desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi lokal; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur kedudukan, tata kelola, pengembangan usaha, serta pengelolaan aset BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa; 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, yang mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa; dan 4) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, yang memberikan pedoman mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan yang dibiayai dari Dana Desa, termasuk penyertaan modal kepada BUMDes.

Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa program ketahanan pangan desa bukan sekadar kegiatan pembangunan fisik atau penyaluran anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi dan pangan masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap kegiatan perlu dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan dievaluasi secara berkala agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Metode Evaluasi Program Ketahanan Pangan Desa

Pada pelaksanaan pendampingan dikenal istilah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan dalam siklus pengelolaan program. Monitoring adalah proses pemantauan yang dilakukan secara berkala selama program berlangsung untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana, jadwal, anggaran, dan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai manfaat dan dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, monitoring berorientasi pada proses pelaksanaan, sedangkan evaluasi berorientasi pada hasil, manfaat, dan pembelajaran sebagai dasar penyempurnaan program.

Agar hasil evaluasi memberikan gambaran yang objektif dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, pelaksanaan evaluasi perlu dilakukan secara sistematis dengan memadukan berbagai metode pengumpulan data. Penggunaan lebih dari satu metode akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap karena setiap metode saling melengkapi. Pertama, studi dokumen. Evaluator menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan program, seperti RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, Berita Acara Musyawarah Desa, proposal usaha, perjanjian penyertaan modal, laporan keuangan BUMDes, laporan perkembangan usaha, serta dokumen pertanggungjawaban lainnya. Dari dokumen tersebut dapat diketahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah disepakati.

Kedua, observasi lapangan. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi usaha untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana, proses produksi, aktivitas usaha, pemanfaatan aset, serta keterlibatan masyarakat. Melalui observasi, evaluator dapat membandingkan antara kondisi yang dilaporkan dalam dokumen dengan kondisi nyata di lapangan. Ketiga, wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, pengurus BUMDes, pengawas, pendamping desa, pelaksana kegiatan, kelompok penerima manfaat, maupun pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, keberhasilan yang telah dicapai, serta harapan terhadap pengembangan program.

Keempat, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD). FGD dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai pandangan dari masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, tokoh masyarakat, maupun unsur pemerintah desa. Melalui diskusi bersama, evaluator dapat mengidentifikasi persoalan yang mungkin tidak muncul dalam wawancara individual sekaligus memperoleh alternatif solusi yang disepakati bersama. Kelima, analisis kinerja usaha. Evaluasi juga perlu didukung dengan analisis terhadap perkembangan usaha BUMDes, antara lain melalui penilaian omzet, laba atau rugi, arus kas, produktivitas usaha, perkembangan aset, jumlah penerima manfaat, tingkat keberlanjutan usaha, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa. Analisis ini memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan usaha yang dikelola. Keenam, analisis dampak program. Selain menilai aspek administratif dan keuangan, evaluasi perlu mengukur manfaat program bagi masyarakat. Indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan ketersediaan pangan, bertambahnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya usaha ekonomi lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Hasil dari seluruh metode tersebut selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan risiko program. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemerintah desa bersama BUMDes dapat menentukan langkah tindak lanjut, baik berupa pengembangan usaha, perbaikan tata kelola, penyesuaian model bisnis, maupun penghentian kegiatan yang sudah tidak layak dilaksanakan. Dengan demikian, evaluasi benar-benar menjadi instrumen pembelajaran dan pengambilan keputusan yang mampu meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan program ketahanan pangan desa.

Prinsip-Prinsip Evaluasi Program Ketahanan Pangan Desa

Pelaksanaan evaluasi Program Ketahanan Pangan Desa tidak hanya memerlukan metode yang tepat, tetapi juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip evaluasi agar hasil yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa prinsip yang jelas, evaluasi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang bias, kurang objektif, atau bahkan tidak mampu memberikan rekomendasi yang tepat bagi pengembangan program. Dan prinsip yang dikembangkan harus selaras dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat.

Prinsip pertama adalah objektif, yaitu evaluasi dilakukan berdasarkan fakta, data, dan bukti yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan asumsi, kepentingan tertentu, atau penilaian subjektif. Setiap kesimpulan harus didukung oleh hasil telaah dokumen, observasi lapangan, wawancara, maupun bukti lainnya yang relevan. Prinsip kedua adalah partisipatif. Evaluasi hendaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan program, seperti pemerintah desa, pengelola BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD/Bamuskal), pendamping desa, kelompok penerima manfaat, serta unsur masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil evaluasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

Prinsip ketiga adalah transparan. Seluruh proses evaluasi, mulai dari tujuan, metode, indikator, hingga hasil penilaian, perlu disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik serta mendorong terciptanya tata kelola program yang lebih baik. Prinsip keempat adalah akuntabel. Seluruh proses evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif. Oleh karena itu, setiap temuan, analisis, dan rekomendasi perlu didukung oleh data yang sah, terdokumentasi dengan baik, serta dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

Prinsip kelima adalah berbasis bukti (evidence-based). Setiap penilaian harus didasarkan pada data yang valid dan relevan, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Penggunaan berbagai sumber data, seperti dokumen, hasil observasi, wawancara, diskusi kelompok, dan laporan keuangan, akan meningkatkan akurasi hasil evaluasi sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesimpulan yang keliru. Prinsip keenam adalah berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Tujuan utama evaluasi bukanlah mencari kesalahan atau menentukan pihak yang harus disalahkan, melainkan mengidentifikasi berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan usaha, serta manfaat program bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap hasil evaluasi harus diikuti dengan rekomendasi yang realistis dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, evaluasi Program Ketahanan Pangan Desa akan menghasilkan informasi yang objektif, kredibel, dan bermanfaat sebagai dasar dalam memperkuat tata kelola BUMDes, meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, serta memastikan bahwa program ketahanan pangan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa.

Mengapa Evaluasi Perlu Dilakukan serta Maksud dan Tujuannya

Pelaksanaan program ketahanan pangan desa pada dasarnya membawa harapan besar, yaitu tidak hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua desa dan BUMDes mampu menjalankan program ini dengan hasil yang sama. Ada yang berhasil dan berkembang, tetapi ada juga yang belum optimal, bahkan mengalami kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketepatan perencanaan, kapasitas pengelola, kesesuaian usaha dengan potensi desa, serta kualitas pendampingan dan pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan untuk melihat secara nyata bagaimana program berjalan di lapangan.

Melalui evaluasi, desa dapat mengetahui apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana, apakah dana yang digunakan benar-benar tepat sasaran, serta apakah usaha yang dijalankan mampu memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat teknis maupun manajerial, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Selain itu, evaluasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi program, baik dari sisi capaian maupun permasalahan. Dengan adanya gambaran ini, pemerintah desa dan pengelola BUMDes memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan, apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Lebih jauh lagi, evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja BUMDes sebagai pengelola usaha, mengukur dampak program terhadap ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, evaluasi bukan sekadar kegiatan penilaian, tetapi merupakan bagian dari proses pembelajaran bersama. Dari evaluasi, desa dapat memahami apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki, sehingga program ketahanan pangan ke depan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Aspek Yang Perlu Dievaluasi

Dalam melakukan evaluasi program ketahanan pangan desa, pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya melihat satu sisi saja, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi perlu dimulai dari aspek perencanaan, yaitu dengan melihat apakah program yang dirancang benar-benar didasarkan pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat desa. Perencanaan yang baik menjadi fondasi utama, karena kesalahan pada tahap ini akan berpengaruh pada pelaksanaan di tahap berikutnya.

Selanjutnya, perhatian perlu diberikan pada aspek kelembagaan BUMDes sebagai pelaksana program. Evaluasi pada bagian ini menitikberatkan pada kesiapan organisasi, kejelasan struktur, pembagian tugas, serta kapasitas pengelola dalam menjalankan usaha. BUMDes yang memiliki tata kelola yang baik umumnya lebih mampu mengelola usaha secara efektif dan berkelanjutan. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan modal. Evaluasi perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan rencana usaha dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Ketepatan penggunaan modal akan sangat menentukan keberhasilan usaha yang dijalankan.

Pada tahap pelaksanaan, evaluasi diarahkan untuk melihat apakah usaha benar-benar berjalan di lapangan, bagaimana pola pengelolaannya, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. Pelaksanaan yang aktif dan melibatkan masyarakat menjadi indikator bahwa program tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar hidup di desa. Selanjutnya, evaluasi juga harus melihat kinerja dan hasil usaha yang dicapai. Hal ini mencakup apakah usaha menghasilkan keuntungan, bagaimana perkembangan usaha dari waktu ke waktu, serta kontribusinya terhadap pendapatan desa. Dari sini dapat diketahui apakah program memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Tidak berhenti pada hasil, evaluasi juga perlu menilai dampak program secara lebih luas, terutama terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Program yang baik seharusnya mampu meningkatkan ketersediaan pangan, membuka peluang kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Di sisi lain, penting juga untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan risiko yang muncul selama pelaksanaan program. Dengan memahami kendala yang ada, desa dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi. Usaha yang dikembangkan diharapkan tidak bergantung terus-menerus pada dana desa, tetapi mampu tumbuh dan mandiri dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini menjadi indikator penting keberhasilan program secara keseluruhan. Terakhir, evaluasi harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Ketersediaan laporan keuangan, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang berjalan baik merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan melihat seluruh aspek tersebut secara utuh, evaluasi akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan objektif mengenai kondisi program ketahanan pangan desa, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan ke depan. 

Indikator Keberhasilan Program Ketahanan Pangan Desa

Keberhasilan program ketahanan pangan desa tidak dapat diukur hanya dari terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan. Program dapat dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan perubahan yang nyata, baik dari sisi tata kelola, perkembangan usaha, maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan indikator keberhasilan yang jelas sebagai tolok ukur dalam menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Indikator keberhasilan berfungsi sebagai alat ukur yang membantu pemerintah desa, BUMDes, pendamping desa, maupun pemerintah daerah dalam melakukan penilaian secara objektif. Dengan adanya indikator yang terukur, proses evaluasi tidak lagi didasarkan pada persepsi atau penilaian subjektif, tetapi pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, indikator juga menjadi dasar dalam membandingkan kondisi awal dengan perkembangan yang dicapai setelah program dilaksanakan.

Secara umum, indikator keberhasilan program ketahanan pangan desa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama. Pada aspek perencanaan, keberhasilan ditunjukkan oleh tersusunnya rencana usaha yang didasarkan pada potensi desa, kebutuhan masyarakat, hasil analisis kelayakan usaha, serta telah disepakati melalui musyawarah desa. Perencanaan yang baik akan menghasilkan program yang lebih realistis, tepat sasaran, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar.

Pada aspek kelembagaan, keberhasilan tercermin dari berfungsinya organisasi BUMDes secara efektif. Hal ini ditandai dengan adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang berjalan, kepengurusan yang aktif, tersedianya standar operasional prosedur (SOP), serta kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha sesuai prinsip tata kelola yang baik. Pada aspek pengelolaan modal, indikator keberhasilan ditunjukkan oleh penggunaan dana yang sesuai dengan rencana usaha, tersedianya administrasi dan pencatatan keuangan yang tertib, serta tidak ditemukannya penyimpangan dalam pemanfaatan modal. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan usaha.

Selanjutnya, pada aspek pelaksanaan usaha, indikator keberhasilan dapat dilihat dari berjalannya kegiatan usaha sesuai rencana, tercapainya target produksi, meningkatnya keterlibatan masyarakat, serta adanya kemitraan usaha yang mendukung pengembangan program. Pelaksanaan yang baik menunjukkan bahwa program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan aktivitas ekonomi yang produktif. Pada aspek kinerja usaha, keberhasilan diukur melalui perkembangan usaha dari waktu ke waktu, seperti meningkatnya omzet, laba usaha, produktivitas, aset, jumlah pelanggan atau penerima manfaat, serta kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban operasionalnya. Indikator ini menggambarkan tingkat kesehatan usaha yang dikelola oleh BUMDes.

Sementara itu, pada aspek dampak program, keberhasilan tidak hanya diukur dari keuntungan usaha, tetapi juga dari manfaat sosial dan ekonomi yang diterima masyarakat. Indikatornya antara lain meningkatnya ketersediaan pangan, bertambahnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya usaha ekonomi lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan program. Program ketahanan pangan juga harus mampu menjamin keberlanjutan usaha. Indikator pada aspek ini meliputi kemampuan usaha untuk terus berkembang tanpa bergantung sepenuhnya pada tambahan Dana Desa, adanya rencana pengembangan usaha, kemampuan menghadapi risiko, serta terbangunnya jaringan kemitraan yang mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan pada aspek ini ditunjukkan oleh tersedianya laporan keuangan yang tertib, pelaporan kegiatan yang dilakukan secara berkala, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta berjalannya fungsi pengawasan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD/Bamuskal), pengawas BUMDes, dan masyarakat. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat keberlanjutan program. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, proses evaluasi akan menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi program ketahanan pangan desa. Hasil penilaian tidak hanya menunjukkan apakah program berhasil atau belum berhasil, tetapi juga memberikan informasi mengenai aspek mana yang telah berjalan dengan baik, aspek mana yang masih memerlukan perbaikan, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program pada masa yang akan datang.

Tabel Indikator Evaluasi Program Ketahanan Pangan Desa

Tabel evaluasi di atas dapat dikembangkan menjadi instrumen evaluasi dengan tambahan kolom skor (skala 1–3), kolom temuan lapangan, kolom rekomendasi perbaikan, kolom penanggung jawab tindak lanjut, dan kolom target waktu penyelesaian. Format tersebut akan mengubah tabel dari sekadar daftar indikator menjadi lembar kerja evaluasi yang siap dipakai saat monitoring dan evaluasi oleh pemerintah desa, pendamping desa, Dinas PMD, Inspektorat, maupun tim evaluasi BUMDes.

Skala penilaian digunakan untuk memudahkan interpretasi hasil evaluasi, setiap indikator dapat diberikan skor Baik (skala 3) jika seluruh indikator terpenuhi dan berjalan sesuai ketentuan, Cukup (skala 2) jika sebagian besar indikator telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, dan Kurang (skala 1) jika indikator belum terpenuhi atau pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan. Nilai seluruh indikator kemudian dijumlahkan untuk memperoleh gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Desa. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut, baik berupa penguatan program, perbaikan tata kelola, restrukturisasi usaha, maupun pengembangan model usaha yang lebih sesuai dengan potensi desa.

 

Studi Kasus: Sebuah Kronologi Evaluasi Lapangan

Evaluasi program ketahanan pangan tidak hanya dilakukan dengan membaca laporan, tetapi juga dengan menelusuri proses yang terjadi di lapangan serta mendengarkan pengalaman para pelaku dan penerima manfaat. Guna memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami, berikut gambaran hasil evaluasi di dua desa dengan pendekatan yang berbeda.

Desa Maju: Program Tumbuh dari Perencanaan yang Matang

Proses evaluasi di Desa Maju dimulai dari tahap perencanaan. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa program ketahanan pangan dirancang melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai pihak. Pemilihan usaha peternakan ayam petelur dilakukan berdasarkan potensi desa serta adanya kepastian akses pasar. Seorang warga menyampaikan “dari awal kami diajak musyawarah, jadi tahu tujuan usaha ini. Kami juga merasa punya peran, bukan hanya sebagai penerima.”

Keterlibatan masyarakat sejak awal ini menjadi fondasi penting. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan kesiapan kelembagaan BUMDes. Struktur organisasi berjalan dengan jelas, dan pengelola memiliki pemahaman dasar terkait usaha yang dijalankan. Salah satu pengelola BUMDes mengungkapkan “Kami memang belajar sambil jalan, tapi karena ada pembagian tugas yang jelas, pekerjaan jadi lebih terarah.”

Pada tahap pemanfaatan modal, evaluasi menunjukkan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana. Pengadaan sarana produksi dilakukan secara bertahap dan disertai pencatatan yang cukup tertib. Ketika masuk pada tahap pelaksanaan, usaha berjalan aktif dan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai tenaga kerja maupun dalam distribusi hasil. Seorang warga yang terlibat langsung mengatakan “Sekarang saya bisa ikut bekerja di usaha ini. Ada tambahan penghasilan, dan kami juga lebih mudah mendapatkan telur.”

Dari sisi kinerja, usaha menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Produksi berjalan stabil dan mulai memberikan keuntungan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola, tetapi juga oleh masyarakat luas. Namun demikian, evaluasi tetap menemukan beberapa potensi risiko, seperti ketergantungan pada harga pakan. Meski begitu, pengelola sudah mulai memikirkan langkah antisipasi. Secara keseluruhan, dari aspek keberlanjutan dan akuntabilitas, usaha di Desa Maju dinilai cukup baik. Program tidak hanya berjalan, tetapi mulai menunjukkan kemandirian dan dikelola secara transparan.

Desa Berkembang: Program Berjalan Tanpa Arah yang Jelas

Berbeda dengan Desa Maju, evaluasi di Desa Berkembang menunjukkan bahwa permasalahan sudah muncul sejak tahap perencanaan. Pemilihan usaha hortikultura tidak didasarkan pada analisis potensi yang matang dan minim pelibatan masyarakat. Seorang warga menyampaikan “Kami sebenarnya kurang paham kenapa memilih usaha ini. Tahu-tahu sudah jalan, tapi kami tidak pernah diajak diskusi.”

Kondisi ini berdampak pada lemahnya rasa memiliki masyarakat terhadap program. Pada sisi kelembagaan, BUMDes belum memiliki kesiapan yang memadai. Struktur organisasi belum berjalan efektif, dan pengelola masih terbatas pengalamannya. Salah satu pengurus mengakui “Kami mencoba menjalankan, tapi memang belum punya pengalaman. Kadang bingung harus mulai dari mana.”

Pada tahap pemanfaatan modal, meskipun dana telah disalurkan, penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai rencana. Beberapa kebutuhan usaha tidak terpenuhi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Saat masuk tahap pelaksanaan, usaha memang berjalan, tetapi tidak stabil. Keterlibatan masyarakat juga rendah, sehingga kegiatan tidak berkembang. Seorang warga menyampaikan “Awalnya kami berharap bisa ikut, tapi ternyata tidak banyak dilibatkan. Lama-lama ya tidak jalan.”

Dari sisi kinerja, hasil usaha belum memberikan keuntungan yang berarti. Produksi tidak optimal dan hasil panen sulit dipasarkan karena tidak ada perencanaan pasar sejak awal. Pengelola menyampaikan “Panen ada, tapi kami kesulitan menjual. Dari awal memang belum dipikirkan mau dijual ke mana.”

Dampak program terhadap masyarakat pun masih sangat terbatas. Evaluasi juga menemukan berbagai permasalahan, mulai dari lemahnya manajemen, kurangnya pendampingan, hingga tidak adanya strategi pengelolaan risiko. Dari aspek keberlanjutan, usaha dinilai belum mandiri dan masih sangat bergantung pada dana desa. Selain itu, aspek akuntabilitas juga belum berjalan dengan baik, ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang belum tertata.

Dari dua kasus tersebut, terlihat bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh besar kecilnya dana, tetapi oleh kualitas proses sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, dengan melihat aspek perencanaan, kelembagaan, pemanfaatan modal, pelaksanaan, kinerja, dampak, risiko, keberlanjutan, serta akuntabilitas, memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi program. Yang tidak kalah penting, suara masyarakat dan pengelola menjadi bagian penting dalam memahami realitas di lapangan. Dari sanalah evaluasi menjadi lebih hidup, objektif, dan mampu menjadi dasar perbaikan yang tepat.

 

Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan

Evaluasi tidak berhenti pada mengetahui kondisi program, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah perbaikan yang konkret dan jelas siapa yang bertanggung jawab. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah desa, BUMDes, dan pihak terkait lainnya untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Berdasarkan contoh studi kasus yang telah diuraikan di atas, berikut dinarasikan tahapan evaluasi dan tindaklanjut yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BUMDes sebagai pengelola dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Pertama, desa maju membutuhkan penguatan dan pengembangan usaha. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program sudah berjalan baik, sehingga fokus tindak lanjut adalah penguatan dan pengembangan usaha. Peran peran pemerintah desa adalah menetapkan kebijakan pengembangan usaha BUMDes melalui musyawarah desa, memberikan dukungan regulasi dan kemudahan akses kerja sama usaha, serta memastikan pengawasan tetap berjalan tanpa mengganggu operasional usaha. Peran BUMDes (pengelola) adalah menyusun strategi efisiensi biaya produksi, terutama pakan, mengembangkan diversifikasi usaha (misalnya pengolahan hasil ternak), memperluas jaringan pemasaran, baik lokal maupun luar desa, dan menyusun rencana pengembangan usaha jangka menengah. Dan peran pendamping desa adalah memberikan penguatan kapasitas manajemen usaha dan perencanaan bisnis, memfasilitasi akses kemitraan (pasar, pemasok, atau lembaga lain), dan membantu identifikasi risiko dan strategi mitigasinya. Sedangkan peran masyarakat harus terlibat aktif sebagai tenaga kerja, mitra usaha, atau konsumen lokal serta memberikan umpan balik terhadap perkembangan usaha. Pada desa maju ini langkang prioritas yang harus dilakukan adalah evaluasi internal usaha (biaya dan keuntungan), penyusunan rencana ekspansi usaha dan penguatan kemitraan pasar dan pemasok.

Kedua, desa berkembang perlu perbaikan mendasar dan penataan ulang. Hasil evaluasi menunjukkan banyak ditemukan kelemahan sehingga tindak lanjut perlu difokuskan pada perbaikan dari aspek dasar. Pembagian perannya harus ditata secara baik. Peran pemerintah desa adalah menginisiasi musyawarah desa untuk mengevaluasi ulang program, menentukan arah kebijakan: dilanjutkan, diperbaiki, atau diganti serta memastikan akuntabilitas penggunaan dana dan pengamanan aset. Peran BUMDes sebagai pengelola adalah melakukan evaluasi internal terhadap usaha yang berjalan, menyusun ulang rencana usaha berbasis potensi dan analisis pasar, memperjelas struktur organisasi dan pembagian tugas, serta mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha. Dan peran pendamping desa diarahkan untuk memfasilitasi proses evaluasi partisipatif bersama masyarakat, memberikan pendampingan intensif dalam penyusunan ulang rencana usaha, dan menghubungkan BUMDes dengan sumber pelatihan dan pembinaan. Sedangkan peran masyarakat selaku penerima manfaat perlu dibukakan ruang untuk memberikan masukan terkait kebutuhan dan potensi desa, dan terlibat dalam perencanaan ulang program agar lebih tepat sasaran. Langkah prioritas yang dapat diinisiasi adalah review total usaha (layak lanjut atau tidak), menyusun ulang rencana usaha berbasis potensi desa, fasilitasi pelatihan dan penguatan kapasitas pengelola, serta penataan sistem pengelolaan dan pelaporan. Jika usaha tidak layak dilanjutkan maka pemerintah desa bersama BUMDes harus menghentikan usaha secara terencana, mengamankan aset, dan mengalihkan ke model usaha yang lebih sesuai.

Dari kedua kasus tersebut, terlihat bahwa tindak lanjut evaluasi tidak bisa disamaratakan. Setiap desa memerlukan langkah yang berbeda, tergantung pada hasil evaluasi masing-masing. Yang terpenting adalah ada kejelasan peran (siapa melakukan apa), ada langkah konkret yang dilakukan, dan ada komitmen bersama untuk memperbaiki. Dengan demikian, evaluasi benar-benar menjadi alat kerja yang hidup, bukan sekadar dokumen, dan mampu mendorong program ketahanan pangan desa menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ketahanan pangan desa bukan ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi oleh kualitas perencanaan, tata kelola usaha, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan seluruh pihak untuk belajar dari hasil evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi harus dipandang sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang menghasilkan keputusan dan tindakan nyata demi terwujudnya kemandirian pangan serta kesejahteraan masyarakat desa. Pada akhirnya, evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi pengetahuan bagi desa. Setiap temuan merupakan peluang untuk belajar, setiap rekomendasi adalah arah perbaikan, dan setiap perbaikan merupakan langkah menuju terwujudnya ketahanan pangan desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Dengan menjadikan evaluasi sebagai budaya kerja, pemerintah desa dan BUMDes akan mampu mengelola program secara lebih profesional serta memberikan manfaat yang semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Salam berdesa….

Gunungkidul, 24 Juli 2026

ki-slamet, espede, esha (tapm gunungkidul)