P3MD Gunungkidul — Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi Dana Desa di wilayah Kapanewon Wonosari, Senin (11/5/2026). Kegiatan berlangsung di Kantor Kapanewon Wonosari dan diikuti oleh pendamping desa dan pendamping lokal desa.
Monitoring dan evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan.
Dalam kegiatan tersebut, Tim TAPM melakukan peninjauan terhadap progres realisasi Dana Desa, kelengkapan administrasi, hingga kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dilakukan pula diskusi dan koordinasi terkait percepatan pelaporan serta optimalisasi pelaksanaan program prioritas tahun 2026.
Khusnudin selaku TAPM Gunungkidul menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola Dana Desa berjalan secara akuntabel dan transparan. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai hambatan yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti bersama.
“Monitoring ini bukan hanya sebatas evaluasi administrasi, tetapi juga memastikan bahwa Dana Desa benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di kalurahan,” ujarnya.
Selain membahas realisasi Dana Desa, kegiatan juga dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi antara TAPM, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa dalam menyamakan langkah percepatan pelaksanaan program-program desa, termasuk penguatan kelembagaan ekonomi kalurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pihak Pendamping Desa Kapanewon Wonosari menyambut baik pelaksanaan monev tersebut. Sinergi tim TAPM, PD dan PLD dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan Dana Desa agar tetap sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kapanewon Wonosari dapat berjalan lebih optimal, tertib administrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (ANK)
0 Komentar