P3MD Gunungkidul – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat koordinasi penentuan lokus kegiatan Pendampingan Penguatan Kelembagaan Perekonomian Kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menentukan tiga kalurahan yang akan menjadi sasaran pendampingan intensif selama tiga bulan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten yang menjadi Person in Charge (PIC) BUMKal dari empat kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam forum tersebut, peserta membahas kriteria, mekanisme seleksi, serta kesiapan kalurahan yang akan ditetapkan sebagai lokasi pendampingan.
Program ini merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Daerah DIY dalam memperkuat kelembagaan ekonomi kalurahan melalui peningkatan kapasitas BUMKal. Selama tiga bulan pelaksanaan kegiatan, setiap BUMKal yang terpilih akan memperoleh pendampingan secara intensif dari tenaga ahli dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.
Pendampingan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelatihan, tetapi juga menyentuh aspek pembenahan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha, hingga penyusunan strategi bisnis yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing kalurahan. Melalui pola pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan terjadi perubahan nyata terhadap kinerja BUMKal sebagai motor penggerak ekonomi kalurahan.
Kalurahan selama ini memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, BUMKal menjadi instrumen penting untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional, produktif, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).
Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi oleh sebagian BUMKal di DIY. Di antaranya adalah tata kelola kelembagaan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, belum terpetakannya potensi usaha secara komprehensif, hingga masih terbatasnya akses terhadap jejaring usaha maupun kemitraan strategis. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian BUMKal belum mampu berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian kalurahan.
Melalui program pendampingan ini, Dinas PMK2PS DIY berharap berbagai tantangan tersebut dapat dijawab melalui intervensi yang lebih terarah. Pendampingan akan dilakukan secara intensif oleh tenaga ahli dengan pendekatan berbasis kebutuhan masing-masing BUMKal sehingga mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan daya saing usaha.
Dalam rapat koordinasi juga ditegaskan bahwa pemilihan lokus pendampingan dilakukan secara selektif. Tiga kalurahan yang terpilih nantinya harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya memiliki komitmen kuat dari lurah, pengelola BUMKal yang aktif dan memiliki kompetensi dasar, Bamuskal yang konstruktif dan kolaboratif, tim pengawas BUMKal yang aktif, dukungan masyarakat, potensi ekonomi yang prospektif, serta kesiapan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Selama proses pendampingan, tenaga ahli akan membantu BUMKal menggali dan memetakan potensi ekonomi unggulan kalurahan, memperkuat tata kelola kelembagaan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel, meningkatkan kapasitas pengelola dalam aspek manajerial maupun kewirausahaan, mempercepat pengembangan unit usaha yang layak dan berkelanjutan, serta membuka akses kemitraan dan jejaring usaha yang lebih luas.
Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMKal terhadap Pendapatan Asli Kalurahan sekaligus memperkuat peran BUMKal sebagai penggerak ekonomi berbasis potensi lokal.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Dinas PMK2PS DIY akan menyelenggarakan ekspos hasil pendampingan sebagai forum evaluasi, pembelajaran bersama, sekaligus pertanggungjawaban atas capaian program. Dari proses tersebut diharapkan lahir BUMKal percontohan (pilot project) yang mampu menjadi model pengembangan ekonomi kalurahan dan dapat direplikasi oleh kalurahan lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, tenaga ahli, dan seluruh pemangku kepentingan, program pendampingan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan BUMKal yang profesional, tangguh, dan mampu menjadi pilar utama kemandirian ekonomi kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (ANK)
.png)
.png)
0 Komentar