Perkuat Tata Kelola dan Profesionalisme, Forum BUMDesma Gunungkidul Gelar Pelatihan Analisis Kredit dan Pelaporan Tutup Buku

WONOSARI – Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Pelatihan Analisis Kredit dan Pelaporan Tutup Buku BUMDesma-LKD, Kamis, 5 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB, bertempat di RM Rinten Ndalu Siraman, Wonosari. Kegiatan ini diikuti oleh direktur dan karyawan BUMDesma-LKD se-Kabupaten Gunungkidul.

Ketua Forum BUMDesma Kabupaten Gunungkidul, Drs. Wastana, yang juga menjabat sebagai Direktur BUMDesma Sumbarinten Ponjong-LKD, menjelaskan bahwa pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kualitas tata kelola BUMDesma-LKD. Menurutnya, pengelolaan BUMDesma tidak cukup hanya menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan dana bergulir, tetapi harus didukung kemampuan menganalisis risiko, mengelola keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelatihan ini juga menjadi ruang belajar bersama untuk menyamakan pemahaman para pengelola BUMDesma-LKD dalam menghadapi tantangan usaha dan kelembagaan. Melalui peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan setiap BUMDesma-LKD mampu menjalankan usaha secara lebih profesional, efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas dimulai dari persoalan nyata

Dalam sambutannya, Wastana menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan pengelola BUMDesma-LKD agar mampu menjawab persoalan yang selama ini dihadapi lembaga. Menurutnya, tantangan BUMDesma-LKD tidak hanya berkaitan dengan pengembangan usaha, tetapi juga menyangkut tata kelola organisasi, efisiensi biaya operasional, kualitas pinjaman, dan tertib administrasi.

“BUMDesma-LKD harus terus berkembang menjadi lembaga ekonomi bersama yang sehat dan profesional. Karena itu, pengelola perlu meningkatkan kapasitas, baik dalam pengelolaan usaha, analisis pinjaman, maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban,” demikian pesan yang disampaikan Wastana dalam pembukaan kegiatan.

Ia berharap pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas, tetapi menjadi kesempatan bagi para direktur dan karyawan untuk memperbaiki praktik pengelolaan di masing-masing lembaga. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari sehingga BUMDesma-LKD semakin mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kalurahan peserta dan masyarakat.

Kepala Dinas PMK: BUMDesma harus sehat, produktif, dan taat regulasi

Dalam arahan dan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, Agung Danarta menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan BUMDesma-LKD. Di antaranya, struktur kelembagaan yang melibatkan terlalu banyak unsur sehingga berpengaruh terhadap tingginya biaya operasional, belum seragamnya kepatuhan terhadap regulasi internal dan kepemilikan SOP, pinjaman bermasalah, serta kejenuhan kegiatan usaha.

Bahkan, berdasarkan catatan permasalahan yang disampaikan, biaya operasional sejumlah BUMDesma-LKD masih berada pada kisaran 55–75%. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi kemampuan lembaga dalam menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat bagi kalurahan peserta. Selain itu, pengelola juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memperkuat legalitas kelembagaan, dan memperhatikan kewajiban perpajakan.

Kepala Dinas menegaskan bahwa keberhasilan BUMDesma-LKD tidak cukup diukur dari keberadaan lembaga atau banyaknya unit usaha yang dimiliki. Setiap unit usaha harus mampu menghasilkan nilai ekonomi, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan memiliki prospek keberlanjutan.

“Jangan hanya mempertahankan keberadaan BUMDesma, tetapi bangun BUMDesma yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” demikian salah satu penekanan dalam arahan Kepala Dinas.

Pengelola juga didorong untuk membangun manajemen yang profesional dan berbasis data, mengendalikan biaya yang tidak produktif, menyusun perencanaan bisnis berdasarkan potensi kalurahan, serta memperkuat kerja sama dan kemitraan. Di sisi kelembagaan, pembagian tugas antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas harus berjalan dengan baik. Pelaksanaan Musyawarah Antar Kalurahan (MAK), penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penerapan SOP juga perlu dilaksanakan secara konsisten.

Bank BPD DIY: Analisis kredit harus mengutamakan kualitas

Salah satu materi utama pelatihan membahas analisis kredit dan manajemen risiko pinjaman, dengan menghadirkan materi dari Bank BPD DIY. Materi ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman, mulai dari mengenali kebutuhan pembiayaan, menilai kemampuan calon peminjam, hingga memastikan adanya sumber pembayaran yang jelas.

Dalam materi tersebut ditekankan prinsip Quality First, yaitu kualitas kredit harus menjadi prioritas. Setiap pinjaman harus memiliki dua alternatif penyelesaian risiko, yakni First Way Out (FWO) sebagai sumber pembayaran utama dan Second Way Out (SWO) sebagai sumber penyelesaian cadangan apabila terjadi kegagalan pembayaran. Peserta juga diperkenalkan dengan prinsip analisis kredit 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral. Kelima aspek tersebut digunakan untuk menilai karakter calon peminjam, kemampuan membayar, kekuatan modal, kondisi ekonomi dan pasar, serta kelayakan agunan.

Materi menegaskan bahwa karakter merupakan aspek penting karena berkaitan dengan kemauan dan itikad baik peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, pengelola perlu melakukan pemeriksaan riwayat pinjaman melalui bank checking, melakukan konfirmasi kepada pembeli maupun pemasok melalui trade checking, serta menggali informasi dari pihak yang memahami bidang usaha calon peminjam.

“Jangan memberikan kredit kalau tidak memahami bisnisnya. Pemberian pinjaman harus memperhatikan kemampuan untuk membayar kembali dan didukung data serta fakta yang lengkap,” menjadi salah satu prinsip penting yang ditekankan dalam materi pelatihan.

Untuk memperkuat pemahaman, peserta juga mendapatkan studi kasus analisis kredit pada sektor perdagangan. Kasus tersebut menggambarkan seorang debitur yang mengajukan tambahan modal kerja, sehingga peserta diajak mengidentifikasi informasi usaha, menganalisis laporan keuangan, menghitung kemampuan pembayaran, menilai agunan, mengidentifikasi risiko, serta menyusun rekomendasi pembiayaan. Pembelajaran melalui studi kasus ini diharapkan membantu pengelola BUMDesma-LKD lebih cermat dalam mengambil keputusan penyaluran pinjaman. Pinjaman tidak semestinya diberikan hanya karena calon peminjam memiliki jaminan, tetapi harus didasarkan pada karakter, kelayakan usaha, kemampuan menghasilkan arus kas, dan kemampuan mengembalikan pinjaman.

Penyusunan LPJ tutup buku: Satu sistematika, satu standar, dan satu komitmen

Materi berikutnya disampaikan oleh ki-Slamet, S.Pd., S.H., Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, mengenai penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tutup Buku Tahunan BUMDesma-LKD. Dalam pemaparannya, Slamet menjelaskan bahwa LPJ tahunan bukan sekadar dokumen administratif atau kumpulan laporan keuangan. LPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban direktur atau pelaksana operasional atas seluruh kegiatan kelembagaan, pelaksanaan program kerja, perkembangan usaha, pengelolaan dana bergulir, kondisi keuangan, aset, permasalahan, serta manfaat yang dihasilkan selama satu tahun buku.

Selama ini, penyusunan LPJ BUMDesma-LKD di Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi persoalan perbedaan sistematika, format laporan keuangan, indikator kinerja, istilah akuntansi, dan cara penyajian informasi. Akibatnya, laporan antar-BUMDesma-LKD sulit dibandingkan dan menyulitkan forum MAK, penasihat, pengawas, maupun pemerintah kalurahan dalam melakukan evaluasi.

“LPJ jangan hanya menjadi laporan untuk memenuhi kewajiban administrasi. Laporan harus mampu menggambarkan kondisi lembaga yang sebenarnya, menunjukkan hasil kerja, menjelaskan permasalahan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk tahun berikutnya,” demikian penekanan ki-slamet dalam materi penyusunan LPJ.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperkenalkan Pedoman Penyusunan LPJ Tutup Buku Tahunan BUMDesma-LKD se-Kabupaten Gunungkidul. Pedoman ini diarahkan untuk membangun satu sistematika laporan, satu standar penyajian keuangan, satu indikator kinerja, serta satu komitmen transparansi dan akuntabilitas. Sistematika laporan disusun dalam sembilan bab, yaitu Pendahuluan, Kelembagaan dan Tata Kelola, Pelaksanaan Program Kerja dan Kinerja Usaha, Pengelolaan Dana Bergulir dan Manajemen Risiko, memuat posisi pinjaman, kelompok pemanfaat, kualitas pinjaman, tunggakan, dan pengendalian risiko, Laporan Keuangan dan Analisis Kesehatan Keuangan, Pengelolaan Aset dan Administrasi, Manfaat Ekonomi dan Sosial, Evaluasi, Permasalahan, dan Tindak Lanjut, memuat kendala, penyebab, dampak, serta langkah penyelesaianl dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Berikutnya.

Selain sistematika tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menyajikan laporan keuangan yang dapat ditelusuri ke bukti transaksi. Laporan tidak cukup hanya menampilkan angka, tetapi harus disertai penjelasan mengenai perubahan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Analisis rasio seperti BOPO, ROA, Current Ratio, NPL, serta pertumbuhan pendapatan dan aset juga diperlukan untuk membaca kondisi kesehatan usaha secara lebih objektif.

Mendorong perubahan dari rutinitas menuju kinerja

Melalui pelatihan ini, Forum BUMDesma Kabupaten Gunungkidul berharap seluruh direktur dan karyawan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan pinjaman dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kedua materi tersebut saling berkaitan: kualitas penyaluran pinjaman menentukan kesehatan portofolio dana bergulir, sedangkan kualitas laporan menjadi dasar untuk mengetahui kondisi keuangan, mengukur kinerja, dan menentukan kebijakan pengembangan lembaga.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun kesadaran bahwa BUMDesma-LKD harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada akhirnya, keberhasilan BUMDesma-LKD bukan semata-mata diukur dari besarnya aset atau jumlah dana yang dikelola, melainkan dari kemampuannya menjaga keberlanjutan usaha, memberikan pelayanan ekonomi, meningkatkan manfaat bagi kalurahan peserta, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk menguatkan BUMDesma-LKD se-Kabupaten Gunungkidul agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi lembaga ekonomi bersama yang sehat, profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Wonosari, 5 Nopembeer 2026.