P3MD Gunungkidul - Penguatan tata kelola kelembagaan dan pengelolaan keuangan menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Hal tersebut disampaikan Panewu Ponjong, Asih Triwahyuni, SSTP., M.Si., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMKal Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Rabu (4/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Panewu Ponjong menyampaikan materi mengenai kebijakan dan regulasi pengelolaan BUMKal, termasuk pentingnya menjalankan tata kelola badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan BUMKal harus dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keberlanjutan usaha.
Selain menyampaikan kebijakan dan regulasi, Asih Triwahyuni juga memaparkan sejumlah rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengelolaan BUMKal. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kalurahan dan pengelola BUMKal untuk melakukan pembenahan, baik pada aspek kelembagaan, operasional usaha, administrasi, maupun pengelolaan keuangan.
Dalam paparannya, Panewu Ponjong menyoroti pentingnya optimalisasi peran penasihat dan pengawas BUMKal. Kedua unsur tersebut harus menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kegiatan BUMKal berjalan sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi tersebut juga diperkuat dengan hasil monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan BUMKal di wilayah Kapanewon Ponjong. Berdasarkan dokumen atensi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 Juni 2026, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain belum optimalnya pelaksanaan tugas penasihat dan pengawas, masih adanya kendala kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan unit usaha, serta belum memadainya standardisasi pelaporan keuangan BUMKal.
Sejumlah rekomendasi perbaikan juga disampaikan, di antaranya perlunya penyusunan program kerja dan rencana anggaran kegiatan, penataan administrasi keuangan melalui Buku Kas Umum dan buku pembantu pada masing-masing unit usaha, serta pelaksanaan opname kas secara berkala dengan membandingkan saldo kas dengan rekening koran. Pengelola juga perlu menyusun laporan pertanggungjawaban semesteran, laporan aset, dan laporan tahunan secara memadai.
Panewu Ponjong menegaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan dan monitoring tidak boleh berhenti sebagai catatan administrasi, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang nyata.
“Rekomendasi dari hasil pemeriksaan maupun monitoring harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah Kalurahan sebagai pemilik BUMKal, penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional harus menjalankan perannya masing-masing. Administrasi dan laporan keuangan perlu dibenahi, pengawasan harus berjalan, dan setiap kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tata kelola yang baik, BUMKal diharapkan mampu berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Asih Triwahyuni.
Selain aspek kelembagaan dan keuangan, Panewu juga memaparkan hasil Monev Program Ketahanan Pangan yang telah dilaksanakan oleh Kapanewon Ponjong. Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan, pemanfaatan anggaran, hingga pertanggungjawaban hasil usaha.
Pengelola BUMKal didorong agar program ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kelayakan usaha, produktivitas, keberlanjutan, dan potensi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Setiap kegiatan perlu didukung perencanaan yang matang serta pencatatan administrasi dan keuangan yang tertib.
Sementara itu, Aris Nurkholis selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul yang turut menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut memberikan penguatan dari sisi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMKal. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pentingnya keterkaitan antara laporan posisi keuangan, laporan hasil usaha, dan laporan arus kas.
Melalui pelatihan ini, pengelola BUMKal Gombang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam menjalankan usaha secara profesional. Sinergi antara pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional menjadi kunci untuk mewujudkan BUMKal yang sehat, transparan, akuntabel, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan. (ANK)
0 Komentar