Pampang, Paliyan – Upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Mekar Wangi terus dilakukan Pemerintah Kalurahan Pampang. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMKal Mekar Wangi dengan tema “Membangun BUMKal yang Sehat, Produktif, dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan di Aula Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi forum pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi atau business check-up untuk mengidentifikasi kondisi riil kelembagaan, kinerja unit usaha, pengelolaan keuangan, serta berbagai persoalan yang selama ini dihadapi BUMKal Mekar Wangi.
Acara dibuka oleh Carik Pampang yang mewakili Lurah Pampang. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan kepada pengurus sekaligus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan usaha BUMKal. Melalui forum ini, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat menyampaikan pendapat, masukan, dan pertanyaan secara terbuka sehingga berbagai persoalan dapat dipahami bersama dan dicarikan solusi terbaik.
Kegiatan diikuti oleh pengurus, pengawas, penasihat, manajer unit usaha, pelanggan atau konsumen, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), serta pamong Kalurahan Pampang. Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi penting karena keberhasilan BUMKal bukan hanya menjadi tanggung jawab direktur atau pengurus, melainkan membutuhkan dukungan, pengawasan, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Pelatihan menghadirkan dua narasumber, yakni Pendamping Desa Kapanewon Paliyan, Nur Astanto, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul, Slamet, S.Pd., SH. Keduanya menyampaikan materi mengenai penguatan tata kelola, evaluasi kinerja usaha, pembenahan kelembagaan, pengelolaan keuangan, serta strategi pengembangan unit usaha BUMKal.
Dalam pemaparannya, Nur Astanto menekankan pentingnya membangun tata kelola BUMKal yang profesional sebagai fondasi utama keberhasilan badan usaha milik kalurahan. Menurutnya, pengelolaan BUMKal harus didukung struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan kewenangan yang tegas, perencanaan usaha yang tepat, pengelolaan keuangan yang transparan, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala.
“BUMKal tidak cukup hanya memiliki modal dan menjalankan kegiatan usaha. BUMKal harus dikelola secara profesional, memiliki perencanaan yang jelas, pembukuan yang tertib, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan sumber daya. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang harus dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas,” demikian pesan utama Nur Astanto yang merupakan PD Paliyan..
Sementara itu, Slamet, S.Pd., SH dari TAPM Gunungkidul mengajak seluruh peserta melihat pelatihan ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan dan perkembangan BUMKal Mekar Wangi. Menurutnya, BUMKal yang telah berdiri cukup lama tidak boleh hanya diukur dari lamanya beroperasi, besarnya penyertaan modal, atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus dilihat dari kesehatan usaha, kemampuan menghasilkan keuntungan, produktivitas modal, dan kontribusinya terhadap pendapatan serta kesejahteraan masyarakat kalurahan.
“Pertemuan ini bukan sekadar pelatihan, melainkan kesempatan melakukan business check-up. Kita perlu mengenali posisi BUMKal saat ini, memahami persoalan utamanya, mencari penyebab, kemudian menyepakati langkah perbaikan. Modal yang telah diberikan kalurahan merupakan amanah investasi yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan mampu menghasilkan nilai tambah,” tegas ki-Slamet demikian panggilan akrabnya dalam pesan materi evaluasi BUMKal.
Dalam sesi evaluasi, peserta diajak membedah profil dan perkembangan BUMKal Mekar Wangi yang berdiri sejak 23 Desember 2016. Saat ini BUMKal memiliki empat bidang usaha, yaitu SPAM, simpan pinjam, pasar kalurahan, dan ketahanan pangan. Berdasarkan materi evaluasi, total akumulasi penyertaan modal yang tercatat mencapai Rp281.501.400.
Data kinerja keuangan tahun 2025 menunjukkan pendapatan sebesar Rp57,55 juta, biaya pengelolaan Rp38,03 juta, dan laba atau sisa hasil usaha sebesar Rp19,52 juta, dengan margin laba sekitar 33,92 persen. Namun, evaluasi juga menunjukkan bahwa sumber pendapatan masih sangat terkonsentrasi pada unit SPAM yang memberikan kontribusi sekitar 92,24 persen. Sementara itu, unit simpan pinjam dan pasar kalurahan memberikan kontribusi yang relatif kecil, sedangkan unit ketahanan pangan belum tercatat sebagai sumber pendapatan dalam laporan laba rugi tahun tersebut.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pengelolaan usaha ketahanan pangan, khususnya peternakan kambing. Dari penyertaan modal sebesar Rp176.501.400, berdasarkan data monitoring, penyerapan modal tercatat Rp53 juta atau sekitar 30,03 persen, dengan sisa modal sekitar Rp123.551.400. Kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait inventarisasi ternak, pengelolaan aset, pencatatan transaksi, sistem pemeliharaan, pemasaran, serta perhitungan kelayakan usaha.
Diskusi kemudian diarahkan pada empat persoalan mendasar yang perlu dibenahi, yaitu kelembagaan, kewenangan, keuangan, dan strategi usaha. Para peserta diajak memahami kembali perbedaan fungsi musyawarah kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan manajer unit agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik kepentingan.
Selain itu, pengelolaan setiap unit usaha harus didasarkan pada rencana bisnis, target pendapatan, pengendalian biaya, serta indikator kinerja yang terukur. BUMKal juga perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP), administrasi dan pembukuan yang tertib, bukti transaksi yang dapat ditelusuri, serta laporan keuangan masing-masing unit dan laporan konsolidasi.
Salah satu penekanan penting dalam kegiatan ini adalah perubahan paradigma pengelolaan BUMKal, dari sekadar menjalankan kegiatan dan mengelola penyertaan modal menjadi badan usaha yang benar-benar berorientasi pada pasar, produktivitas, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat.
“BUMKal yang kuat tidak dibangun hanya dengan modal yang besar, tetapi melalui pengelolaan yang profesional, pengurus yang bertanggung jawab, pengawasan yang berjalan, serta usaha yang berorientasi pada pasar dan keuntungan,” kata ki-Slamet menutup materi evaluasi dan pengembangan BUMKal Mekar Wangi.
Melalui diskusi dan evaluasi partisipatif ini, diharapkan seluruh unsur BUMKal Mekar Wangi memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk melakukan pembenahan. Langkah tindak lanjut yang diarahkan meliputi inventarisasi aset, ternak, piutang, dan saldo modal; rekonsiliasi laporan keuangan; evaluasi kelayakan setiap unit usaha; pembenahan AD/ART, SOP, dan pembagian tugas; serta perbaikan pengelolaan usaha dan pemasaran.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kalurahan Pampang dan seluruh pengelola BUMKal Mekar Wangi untuk membangun tata kelola badan usaha yang lebih sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Harapannya, BUMKal tidak hanya mampu mempertahankan keberadaan unit-unit usahanya, tetapi juga berkembang menjadi penggerak ekonomi kalurahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang usaha, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Prinsipnya BUMKal yang sehat bukan sekadar mampu bertahan, tetapi mampu tumbuh, menghasilkan keuntungan, memberikan manfaat, dan menjadi kekuatan ekonomi bagi kemandirian Kalurahan Pampang.
Paliyan, 10 Nopember 2026.
0 Komentar