GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan kelembagaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma-LKD). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyiapkan telaah kebijakan sebagai bahan penyampaian aspirasi dan rekomendasi kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Upaya tersebut dibahas dalam koordinasi yang dilaksanakan oleh TAPM Kabupaten Gunungkidul, Slamet, S.Pd., S.H., bersama Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Johan Eko, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Supriyanto, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul, Aris Pambudi, bertempat di Ruang Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Pertemuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut audiensi Forum BUMDesma-LKD dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Fokus pembahasan diarahkan pada inventarisasi dan identifikasi persoalan mendasar yang dihadapi BUMDesma-LKD pascatransformasi UPK eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), sekaligus merumuskan kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif.
Persoalan Mendasar: Kepastian Hukum Aset dan Keberlanjutan Dana Bergulir
Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius. Persoalan paling mendasar adalah belum adanya keseragaman pemahaman mengenai status hukum dan kepemilikan aset yang berasal dari Dana Bergulir Masyarakat (DBM) dan kegiatan PNPM-MPd/UPK. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian dalam penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pertanggungjawaban aset setelah transformasi menjadi BUMDesma-LKD.
Persoalan berikutnya adalah tingginya pinjaman bermasalah yang mengakibatkan terganggunya perputaran dana bergulir. Beberapa kasus yang menjadi perhatian antara lain BUMDesma Giri Kencana Girisubo dengan pinjaman bermasalah yang besar, penempatan dana BUMDesma Mekarsari Tepus di BUKP Tepus yang belum bisa dicairkan, serta permasalahan serupa di BUMDesma lainnya disandingkan dengan aset masing-masing.
Selain itu, ditemukan kebutuhan penanganan terhadap perbedaan pencatatan antara buku pinjaman DBM dengan laporan pengelola, belum optimalnya verifikasi calon peminjam secara individual, lemahnya administrasi penagihan, serta belum adanya pedoman yang tegas mengenai restrukturisasi, penghapusbukuan, dan penghapustagihan pinjaman bermasalah.
Tata Kelola Organisasi dan Kesehatan Keuangan Perlu Diperkuat
Dari aspek kelembagaan, masih terdapat BUMDesma-LKD yang belum memiliki kelengkapan dokumen legalitas, AD/ART, SOP, dan peraturan internal yang sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan badan hukum. Pembagian tugas dan kewenangan antara Direktur, Pengawas, Penasihat, serta pelaksana unit usaha juga belum sepenuhnya jelas.
Di bidang pengelolaan keuangan, perhatian diarahkan pada tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan atau BOPO. Pada sejumlah BUMDesma-LKD, rasio tersebut dilaporkan mencapai lebih dari 60%, bahkan terdapat yang melebihi 100%. Kondisi ini menunjukkan perlunya standar efisiensi organisasi, penataan sumber daya manusia, serta sistem penilaian kesehatan keuangan yang terukur.
Ketergantungan terhadap pendapatan jasa pinjaman juga menjadi tantangan tersendiri. Diversifikasi usaha belum berkembang optimal sehingga diperlukan dorongan pengembangan unit usaha produktif berdasarkan potensi wilayah dan kemampuan permodalan masing-masing lembaga.
Pandangan dan Arah Kebijakan Para Pemangku Kepentingan
Dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Johan Eko, menekankan pentingnya membangun kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDesma-LKD, terutama menyangkut status aset, kedudukan kelembagaan, kewenangan pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.
"Persoalan BUMDesma-LKD harus dilihat secara menyeluruh dari aspek historis, kelembagaan, dan regulasi. Jangan sampai ketidakjelasan pengaturan justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah kalurahan maupun pengelola. Karena itu, telaah kebijakan harus disusun dengan argumentasi hukum yang kuat dan didukung fakta permasalahan di lapangan." demikian disampaikan Johan Eko.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Supriyanto, menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan kelembagaan dan manfaat ekonomi BUMDesma-LKD bagi masyarakat.
"BUMDesma-LKD pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi yang dibangun untuk memberikan manfaat bagi masyarakat antarkalurahan. Penyelesaian persoalannya tidak cukup hanya melihat aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan usaha, perlindungan masyarakat pemanfaat, dan penguatan fungsi pemberdayaan ekonomi desa." kata Supriyanto.
Adapun Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul, Aris Pambudi, memberikan perhatian terhadap hubungan kelembagaan antara BUMDesma-LKD dengan kalurahan anggota, khususnya mengenai kedudukan Musyawarah Antar Kalurahan (MAK), kewenangan pemerintah kalurahan, serta mekanisme pengambilan keputusan strategis.
"Perlu ada kejelasan hubungan antara BUMDesma-LKD dengan kalurahan anggota. Batas kewenangan masing-masing harus diatur secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan. Musyawarah Antar Kalurahan juga harus ditempatkan sebagai forum pengambilan keputusan strategis dan pertanggungjawaban bersama." harap Arif Pambudi.
Dari sisi pendampingan, Slamet, S.Pd., S.H., menyampaikan bahwa inventarisasi permasalahan perlu menjadi dasar utama dalam menyusun rekomendasi kebijakan, sehingga pengaturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan dan kondisi riil BUMDesma-LKD.
"Permasalahan BUMDesma-LKD tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang parsial. Kita perlu mengidentifikasi persoalan dari hulu sampai hilir, mulai dari status aset dan dana bergulir, tata kelola organisasi, pengelolaan pinjaman, pengendalian keuangan, hingga pengembangan usaha. Harapannya, telaah ini dapat memberikan gambaran utuh sekaligus menawarkan solusi pengaturan yang memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan kelembagaan." demikian sangat diharapkan oleh ki-Slamet yang telah mendampingi BUMDesma Gunungkidul sejak awal 2025.
Menuju Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah Pusat
Penyusunan telaah kebijakan ini mengacu pada kerangka regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021, dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Hasil inventarisasi selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi persoalan, tingkat urgensi, dampak, serta kebutuhan pengaturan. Beberapa prioritas yang perlu mendapatkan penegasan meliputi kepastian status hukum aset dan DBM eks-PNPM-MPd, penyelesaian pinjaman bermasalah, rekonsiliasi keuangan, pengaturan penempatan dana pada pihak ketiga, standar verifikasi dan persetujuan pinjaman, serta mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan.
Selain itu, diperlukan pengaturan mengenai pembagian kewenangan organ organisasi, seleksi dan evaluasi Direktur, standar kesehatan keuangan, pengendalian biaya operasional, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pola pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah berbasis risiko.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat membangun kesamaan pandangan bersama Forum BUMDesma-LKD dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Telaah tersebut nantinya diharapkan menjadi bahan masukan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperoleh penegasan regulasi, kepastian hukum, serta arah pembinaan yang lebih jelas.
Dengan demikian, keberadaan BUMDesma-LKD tidak hanya dipertahankan sebagai lembaga pengelola dana bergulir warisan program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga diperkuat sebagai lembaga ekonomi antarkalurahan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kalurahan anggotanya.
Wonosari, 9 Nopember 2026.
0 Komentar