Membangun Pamong yang Berintegritas, Profesional, Berakhlak, dan Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang memiliki hubungan paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kelurahan tidak hanya menjadi unit organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi ruang tempat negara hadir secara langsung untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam praktiknya, kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tidak cukup hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, struktur organisasi, ketersediaan anggaran, sarana prasarana, maupun program pembangunan. Lebih dari itu, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh manusia yang menjalankannya, terutama bagaimana aparatur memahami tugas dan tanggung jawab, menggunakan kewenangan, mengambil keputusan, membangun hubungan kerja, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di sinilah budaya pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis. Budaya pemerintahan bukan sekadar slogan, atribut, atau rumusan nilai yang disosialisasikan kepada aparatur. Budaya pemerintahan merupakan sistem nilai yang membentuk cara berpikir, sikap, kebiasaan, dan perilaku kerja sehingga setiap penyelenggara pemerintahan mampu melaksanakan tugasnya secara benar, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, Budaya Pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman nilai dan perilaku bagi aparatur penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan, SATRIYA menjadi landasan dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Implementasi SATRIYA di lingkungan pemerintahan kelurahan menjadi semakin penting karena pamong merupakan representasi pemerintahan yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat mungkin tidak setiap hari bertemu dengan pejabat pemerintahan di tingkat kabupaten atau provinsi, tetapi mereka berinteraksi langsung dengan lurah, pamong, dan staf kelurahan. Oleh karena itu, wajah pemerintahan di mata masyarakat sering kali tercermin dari sikap dan perilaku pamong yang mereka temui. Pelayanan yang ramah, keputusan yang adil, administrasi yang tertib, disiplin kerja, serta kesungguhan menyelesaikan persoalan masyarakat akan membentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA bukan sekadar kewajiban formal, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun pemerintahan kelurahan yang berintegritas, profesional, responsif, dan benar-benar hadir untuk masyarakat.
Hakikat Budaya Pemerintahan SATRIYA
SATRIYA merupakan akronim dari tujuh nilai dasar, yaitu Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya Diri, serta Ahli dan Profesional. Ketujuh nilai tersebut merupakan landasan sikap dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai-nilai SATRIYA juga mencerminkan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu semangat menjaga, memperindah, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan.
Budaya SATRIYA pada dasarnya mengajarkan bahwa seorang pamong tidak cukup hanya mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi juga harus memahami mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan dan bagaimana melaksanakannya dengan benar. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, aturan memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan standar operasional prosedur memberikan petunjuk mengenai bagaimana suatu pekerjaan harus dilaksanakan. Namun, budaya pemerintahan memberikan kesadaran moral mengenai alasan seseorang harus melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, aturan memberikan arah, prosedur memberikan tata cara, sedangkan budaya menggerakkan kesadaran dan hati aparatur untuk melaksanakan tugas secara benar.
SATRIYA bukan sekadar sesuatu yang dihafalkan, melainkan sesuatu yang harus dihidupkan dalam perilaku sehari-hari. Keberhasilan implementasinya tidak diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi atau atribut yang digunakan, tetapi dari perubahan nyata dalam cara berpikir, kebiasaan bekerja, pengambilan keputusan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tujuh Nilai Dasar SATRIYA dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
A. Selaras
Selaras merupakan sikap menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam, serta lingkungan sosial dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, nilai selaras diwujudkan melalui sikap menghormati perbedaan, membangun hubungan kerja yang harmonis, mengutamakan kepentingan bersama, dan menghindari konflik yang tidak produktif. Pemerintahan kelurahan melibatkan berbagai unsur dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan menjadi sumber persaingan atau pertentangan.
Implementasi nilai selaras dapat diwujudkan melalui: 1) Menghormati pimpinan dan sesama rekan kerja; 2) Membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai; 3) Mengembangkan semangat gotong royong dan kerja sama; 4) Menghindari sikap egois, diskriminatif, dan menciptakan konflik yang tidak perlu; dan 5) Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Nilai selaras juga menuntut setiap pamong memahami bahwa keberhasilan pemerintahan bukan hasil kerja seseorang, melainkan hasil kerja bersama yang dibangun melalui koordinasi dan kolaborasi.
B. Akal Budi Luhur
Akal Budi Luhur merupakan sikap mengutamakan nilai moral, etika, kejujuran, integritas, dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Dalam pemerintahan, nilai ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap kewenangan digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Pamong yang memiliki akal budi luhur akan berusaha membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Ia tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu tindakan menguntungkan dirinya, tetapi juga apakah tindakan tersebut benar secara moral, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Implementasi nilai akal budi luhur antara lain: 1) Bersikap jujur dan dapat dipercaya; 2) Taat terhadap peraturan perundang-undangan; 3) Menjunjung tinggi etika dan kesopanan; 4) Tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan; 5) Bersedia menerima kritik dan masukan; 6) Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; 7) Berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Integritas bukan sekadar pilihan, melainkan cerminan dari akal budi yang luhur. Seorang pamong harus mampu menjaga kesesuaian antara perkataan, keputusan, dan tindakan.
C. Teladan
Teladan merupakan kemampuan menjadi contoh yang baik melalui sikap, perilaku, kedisiplinan, dan kinerja. Seorang pamong tidak cukup hanya memberikan perintah, arahan, atau tuntutan kepada masyarakat dan rekan kerja. Ia harus terlebih dahulu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang lain. Apabila pemerintah menghendaki masyarakat tertib administrasi, maka aparatur harus terlebih dahulu menunjukkan ketertiban administrasi. Apabila pemerintah menghendaki masyarakat disiplin, maka aparatur harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan.
Implementasi nilai teladan dapat diwujudkan melalui: 1) Memberikan contoh kedisiplinan dalam bekerja; 2) Menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggung jawab; 3) Menunjukkan kejujuran dalam mengambil keputusan; 4) Menjaga etika dan kesopanan dalam berkomunikasi; 5) Tidak meminta orang lain melakukan sesuatu yang dirinya sendiri tidak bersedia melakukannya; dan 6) Menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Perubahan budaya organisasi harus dimulai dari perubahan perilaku individu, terutama pimpinan. Keteladanan seorang pemimpin akan membentuk standar perilaku yang kemudian diikuti oleh seluruh anggota organisasi.
D. Rela Melayani
Rela Melayani merupakan sikap ikhlas, peduli, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Nilai ini menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukan sarana memperoleh kedudukan, kenyamanan, atau keistimewaan pribadi. Jabatan merupakan amanah yang harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Pamong harus memahami bahwa masyarakat adalah pihak yang harus dilayani. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Implementasi nilai rela melayani dapat diwujudkan melalui: 1) Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan tidak diskriminatif; 2) Menanggapi kebutuhan dan pengaduan masyarakat secara serius; 3) Tidak mempersulit pelayanan yang menjadi hak masyarakat; 4) Mengutamakan penyelesaian persoalan masyarakat; 5) Melaksanakan kewajiban pelayanan secara sungguh-sungguh; dan 6) Memahami bahwa tugas pemerintahan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan kedinasan.
Rela melayani bukan berarti aparatur harus selalu bekerja tanpa batas atau mengabaikan ketentuan jam kerja. Pelayanan harus tetap dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan mekanisme yang berlaku. Namun, selama kewajiban kedinasan belum diselesaikan, kepentingan pribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan amanah pelayanan.
E. Inovatif
Inovatif merupakan sikap terbuka terhadap perubahan, pembaruan, dan pengembangan cara kerja untuk menghasilkan pelayanan serta kinerja pemerintahan yang lebih baik. Inovasi tidak selalu harus diwujudkan melalui program besar atau penggunaan teknologi yang kompleks. Inovasi dapat dimulai dari perubahan kecil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan organisasi.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, inovasi dapat dilakukan melalui: 1) Mempercepat proses pelayanan administrasi; 2) Menyederhanakan prosedur kerja tanpa melanggar ketentuan; 3) Mengembangkan digitalisasi administrasi dan pelayanan; 4) Mengurangi pekerjaan yang berulang dan tidak efisien; 5) Meningkatkan keterbukaan informasi publik; 6) Mengembangkan sistem pengelolaan data yang lebih tertib; 7) Merespons pengaduan masyarakat secara lebih cepat; dan 8) Memperbaiki mekanisme koordinasi dan komunikasi internal.
Inovasi harus diarahkan pada pembaruan yang positif, terukur, dan memberikan manfaat. Pamong yang inovatif tidak hanya menjalankan kebiasaan lama, tetapi berani mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
F. Yakin dan Percaya Diri
Yakin dan Percaya Diri merupakan sikap optimistis, berani, dan memiliki keyakinan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Dalam pemerintahan, nilai ini harus diwujudkan melalui keberanian mengambil inisiatif, memberikan gagasan, menyampaikan pendapat, dan melaksanakan keputusan sesuai kewenangan. Namun, percaya diri tidak boleh diartikan sebagai merasa paling berwenang atau bertindak melampaui batas jabatan. Keberanian mengambil keputusan harus tetap didasarkan pada peraturan, tugas dan fungsi, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Implementasi nilai ini antara lain: 1) Berani menyampaikan gagasan dan pendapat yang konstruktif; 2) Tidak takut menghadapi persoalan yang menjadi tanggung jawabnya; 3) Berani mengambil keputusan sesuai kewenangan; 4) Memiliki inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan; 5) Bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan; dan 6) Membangun kerja sama serta menghormati struktur organisasi. Kepercayaan diri seorang pamong harus tumbuh dari kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap tugasnya, bukan dari keinginan untuk mendominasi atau mengambil alih kewenangan orang lain.
G. Ahli dan Profesional
Ahli dan Profesional merupakan sikap menguasai pekerjaan, memiliki kompetensi, disiplin, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil terbaik. Profesionalisme menuntut setiap pamong memahami tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab jabatan yang diembannya. Setiap pekerjaan harus diselesaikan secara cermat, tepat, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Implementasi nilai ahli dan profesional dapat diwujudkan melalui: 1) Menguasai tugas dan fungsi jabatan; 2) Memahami regulasi dan prosedur kerja; 3) Meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan; 4) Bekerja secara disiplin dan bertanggung jawab; 5) Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu; 6) Menjaga kualitas administrasi dan dokumentasi; 7) Bekerja berdasarkan data dan hasil yang terukur; dan 8) Mengembangkan kreativitas dan kemampuan menyelesaikan masalah.
Profesionalisme juga berarti mampu memahami batas kewenangan. Seorang pamong harus mengetahui kapan harus bertindak, bagaimana melaksanakan tindakan, dan kapan harus berkoordinasi atau meminta arahan kepada pejabat yang berwenang.
Jabatan Pamong sebagai Amanah dan Pengabdian
Salah satu prinsip penting dalam implementasi SATRIYA adalah mengubah cara pandang terhadap jabatan. Jabatan bukan sekadar kedudukan struktural, sumber penghasilan, atau simbol kewenangan, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Ketika seseorang menerima jabatan, sesungguhnya ia menerima beberapa hal sekaligus, yaitu kepercayaan, tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban pelayanan.
Kelima unsur tersebut harus dijalankan secara seimbang. Hak dan dukungan jabatan memang diperlukan agar seseorang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Namun, hak tidak boleh menggantikan kewajiban, dan penghasilan bukan alasan untuk berhenti meningkatkan kualitas kinerja. Dalam konteks ini, seorang pamong perlu mengubah pertanyaan dari "apa yang bisa saya dapatkan dari jabatan ini?" menjadi "apa yang dapat masyarakat peroleh dari keberadaan saya dalam jabatan ini?"
Perubahan cara pandang tersebut menjadi inti dari pengabdian. Pamong yang memahami jabatan sebagai amanah akan lebih mengutamakan penyelesaian pekerjaan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Pemahaman tersebut juga harus diwujudkan dalam keseimbangan antara hak, kewajiban, dan hasil kerja. Setiap pamong harus melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan bahwa keberadaannya memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Struktur Organisasi dan Batas Kewenangan sebagai Fondasi Profesionalisme
Implementasi SATRIYA tidak dapat dipisahkan dari kejelasan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan. Struktur organisasi dan tata kerja bukan sekadar bagan yang menunjukkan hubungan hierarki, tetapi merupakan instrumen untuk membagi pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan akuntabilitas.
Setiap jabatan harus memiliki kejelasan mengenai: 1) Tugas yang harus dilaksanakan; 2) Fungsi yang harus dijalankan; 3) Kewenangan yang dimiliki; 4) Tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan; dan 5) Hasil kerja yang harus dicapai. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, saling melempar tanggung jawab, maupun pengambilalihan kewenangan.
Dalam praktiknya, terdapat dua perilaku ekstrem yang harus dihindari. Pertama, terlalu pasif dengan alasan bahwa suatu pekerjaan bukan tugasnya. Sikap ini menyebabkan pekerjaan terbengkalai, pelayanan masyarakat terlambat, dan koordinasi organisasi menjadi tidak efektif. Kedua, terlalu aktif sehingga mengerjakan semua pekerjaan, termasuk mengambil alih tugas dan kewenangan jabatan lain. Sikap ini dapat menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab, melemahkan sistem pengendalian, dan berpotensi menjadi penyimpangan kewenangan.
Sikap profesional berada di antara kedua ekstrem tersebut. Seorang pamong harus mengerjakan tugasnya dengan baik, membantu rekan kerja melalui koordinasi, memberikan masukan, dan memfasilitasi penyelesaian masalah tanpa mengambil alih kewenangan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Prinsip yang harus dipahami adalah membantu tidak sama dengan mengambil alih, bekerja bukan berarti memiliki kewenangan, dan berinisiatif bukan berarti boleh melampaui batas jabatan. Dengan demikian, kejelasan struktur organisasi menjadi salah satu prasyarat penting untuk membangun pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan akuntabel.
Budaya SATRIYA sebagai Penggerak Reformasi Birokrasi Kelurahan
Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya memperbaiki cara pemerintah bekerja agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pembuatan dokumen, pemenuhan administrasi, penyusunan laporan, atau pelaksanaan program. Perubahan yang lebih mendasar justru harus terjadi pada pola pikir, kebiasaan, dan perilaku aparatur.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, reformasi birokrasi setidaknya memiliki dua sasaran utama. Pertama, membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja. Hal ini mencakup pembagian tugas yang jelas, pengelolaan administrasi yang tertib, pengambilan keputusan yang akuntabel, koordinasi yang baik, serta pelaksanaan program yang terukur. Kedua, membangun budaya pemerintahan SATRIYA dengan pamong yang berakhlak, berintegritas, dan profesional.
Kedua sasaran tersebut tidak dapat dipisahkan. Tata kelola yang baik memerlukan aparatur yang memiliki karakter dan etos kerja yang baik. Sebaliknya, aparatur yang memiliki integritas dan profesionalisme memerlukan sistem organisasi yang jelas untuk memastikan bahwa pekerjaannya berjalan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, SATRIYA bukan program tambahan yang berdiri sendiri, melainkan salah satu landasan penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi di tingkat kelurahan.
Keselarasan Budaya Pemerintahan SATRIYA dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
Budaya Pemerintahan SATRIYA memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan akronim dari tujuh nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai BerAKHLAK menjadi pedoman perilaku bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, SATRIYA merupakan budaya pemerintahan yang mengakar pada nilai-nilai luhur dan karakter budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu membentuk aparatur yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, adaptif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Hubungan keduanya dapat dipahami melalui beberapa keselarasan berikut.
A. Selaras dengan Harmonis dan Kolaboratif
Nilai Selaras dalam SATRIYA memiliki hubungan langsung dengan nilai Harmonis dan Kolaboratif dalam BerAKHLAK. Selaras menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan, menghargai perbedaan, dan membangun keharmonisan. Harmonis mengajarkan aparatur untuk menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya, sedangkan Kolaboratif mendorong kerja sama dan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam pemerintahan kelurahan, ketiga nilai tersebut diwujudkan melalui hubungan kerja yang saling menghormati, komunikasi yang terbuka, koordinasi antarpamong, dan kerja sama dengan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan.
B. Akal Budi Luhur dengan Akuntabel dan Loyal
Akal Budi Luhur memiliki keselarasan dengan nilai Akuntabel dan Loyal. Akal Budi Luhur menekankan kejujuran, integritas, kepatuhan terhadap hukum, dan etika dalam bertindak. Akuntabel menuntut aparatur melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipercaya. Loyal menegaskan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah.
Dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan, keselarasan tersebut tercermin dalam pengelolaan keuangan yang tertib, penggunaan kewenangan secara benar, pengambilan keputusan yang objektif, dan komitmen menjaga kepentingan organisasi serta masyarakat.
C. Teladan dengan Akuntabel, Harmonis, dan Kompeten
Nilai Teladan memiliki hubungan dengan Akuntabel, Harmonis, dan Kompeten. Keteladanan tidak cukup diwujudkan melalui perkataan, tetapi harus terlihat dari konsistensi perilaku, kedisiplinan, kemampuan bekerja, dan tanggung jawab. Pamong yang menjadi teladan harus mampu menunjukkan integritas, menguasai pekerjaannya, menghargai rekan kerja, serta memberikan contoh nyata dalam menjalankan kewajiban.
D. Rela Melayani dengan Berorientasi Pelayanan
Hubungan antara Rela Melayani dan Berorientasi Pelayanan merupakan salah satu keselarasan yang paling kuat. Rela Melayani menekankan keikhlasan dan kepedulian dalam memberikan pelayanan, sedangkan Berorientasi Pelayanan menuntut aparatur memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Keduanya menegaskan bahwa keberadaan aparatur dalam pemerintahan adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan untuk mencari kenyamanan atau keuntungan pribadi.
E. Inovatif dengan Adaptif
Inovatif dalam SATRIYA sejalan dengan Adaptif dalam BerAKHLAK. Kedua nilai ini mendorong aparatur untuk terbuka terhadap perubahan, mengembangkan kreativitas, memperbaiki cara kerja, dan menemukan solusi atas berbagai persoalan. Dalam praktiknya, inovasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan basis data, dan perbaikan sistem administrasi pemerintahan.
F. Yakin dan Percaya Diri dengan Akuntabel dan Kompeten
Yakin dan Percaya Diri memiliki hubungan dengan Akuntabel dan Kompeten. Aparatur yang percaya diri harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai serta keberanian melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Kepercayaan diri bukan berarti merasa paling berkuasa, tetapi memiliki keyakinan untuk bertindak secara benar, berani mengambil keputusan sesuai ketentuan, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
G. Ahli dan Profesional dengan Kompeten dan Akuntabel
Ahli dan Profesional sejalan dengan nilai Kompeten dan Akuntabel. Kompeten menekankan pentingnya terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan menghasilkan pekerjaan berkualitas. Akuntabel memastikan bahwa kompetensi tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Pamong profesional tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga mampu memastikan hasil kerjanya tepat, berkualitas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, SATRIYA dan BerAKHLAK bukan dua konsep yang saling bersaing atau menggantikan, melainkan dua landasan nilai yang dapat diintegrasikan dalam membangun karakter aparatur. SATRIYA memberikan penguatan identitas, filosofi, dan karakter budaya pemerintahan daerah, sedangkan BerAKHLAK memberikan pedoman nilai dasar dan perilaku profesional ASN. Keduanya bertemu pada satu tujuan, yaitu menghadirkan pemerintahan yang berintegritas, profesional, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Implementasi SATRIYA dalam Kepemimpinan dan Tata Kelola Organisasi
Budaya organisasi tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Budaya harus dibangun melalui keteladanan, pembiasaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan konsistensi kepemimpinan. Dalam konteks ini, lurah memiliki peran strategis sebagai pemimpin organisasi sekaligus penggerak internalisasi nilai SATRIYA. Budaya organisasi harus dimulai dari pemimpin. Keteladanan pemimpin akan membentuk standar perilaku, memengaruhi kebiasaan kerja, dan menentukan kualitas hubungan di dalam organisasi.
Peran lurah dalam membangun budaya SATRIYA antara lain: 1) Memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai SATRIYA; 2) Memberikan arahan dan memastikan setiap pamong memahami tugas serta tanggung jawabnya; 3) Membagi pekerjaan secara jelas dan proporsional; 4) Memastikan struktur organisasi dan tata kerja berjalan sebagaimana mestinya; 5) Melakukan pembinaan secara berkala; 6) Memberikan ruang belajar dan pengembangan kompetensi; 7) Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan perilaku aparatur; 8) Memberikan penghargaan terhadap kinerja yang baik; dan 9) Menegakkan aturan dan disiplin secara konsisten.
Selain lurah, seluruh unsur pemerintahan kelurahan juga memiliki peran sesuai kedudukan dan kewenangannya. Pamong harus memahami dan menjalankan tugas serta fungsinya. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau lembaga yang menjalankan fungsi permusyawaratan harus melaksanakan pengawasan dan penyaluran aspirasi sesuai kewenangannya, bukan mengambil alih ranah operasional pemerintahan. Sementara itu, lembaga kemasyarakatan harus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan keseimbangan antara kepemimpinan, pelaksanaan tugas, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.
Disiplin, Pembinaan, dan Penegakan Aturan
Implementasi SATRIYA harus didukung oleh disiplin dan konsistensi penegakan aturan. Disiplin bukan sekadar persoalan kehadiran atau ketepatan waktu masuk kantor. Disiplin merupakan kesanggupan untuk menaati kewajiban, menghindari larangan, menjaga integritas, menyelesaikan pekerjaan, dan mempertanggungjawabkan hasil kerja. Jam kerja merupakan bagian dari kewajiban, tetapi bukan keseluruhan makna disiplin. Seorang pamong yang hadir tepat waktu tetapi tidak menyelesaikan pekerjaan belum dapat dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Demikian pula, seorang pamong yang terlihat sibuk tetapi mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, sementara tugas pokoknya terbengkalai, belum menunjukkan profesionalisme.
Oleh karena itu, disiplin harus mencakup: 1) Disiplin waktu dan kehadiran; 2) Disiplin dalam melaksanakan tugas; 3) Disiplin administrasi dan dokumentasi; 4) Disiplin dalam menggunakan kewenangan; 5) Disiplin dalam berkomunikasi dan berkoordinasi; dan 6) Disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Pembinaan terhadap pamong perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional melalui tahapan mengingatkan, membimbing, menegaskan standar, memantau, mendokumentasikan, memeriksa apabila terdapat dugaan pelanggaran, dan memberikan sanksi apabila pelanggaran terbukti sesuai ketentuan.
Penegakan disiplin bukanlah tindakan untuk menyakiti atau membalas kesalahan seseorang. Sanksi diperlukan untuk melindungi organisasi, menjaga keadilan, dan memastikan pelayanan masyarakat tidak dirugikan. Karena itu, penegakan disiplin harus dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti, melalui mekanisme pemeriksaan yang benar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Membangun kesadaran tidak berarti membiarkan pelanggaran. Memberikan kesempatan memperbaiki diri bukan berarti menghilangkan konsekuensi. Pemahaman terhadap kondisi manusia harus berjalan beriringan dengan kepastian penegakan aturan.
Mengubah Kebiasaan Kerja: Dari Rutinitas Menuju Kinerja Terukur
Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan adalah kebiasaan bekerja yang terlalu berorientasi pada rutinitas. Pekerjaan sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan tahun sebelumnya, tanpa evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat, permasalahan yang dihadapi, maupun hasil yang ingin dicapai. Akibatnya, keberhasilan organisasi terkadang hanya diukur dari terserapnya anggaran, terlaksananya kegiatan, atau tersusunnya laporan administrasi. Padahal, ukuran keberhasilan pemerintahan yang sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.
Budaya SATRIYA mendorong perubahan pola kerja dari rutinitas menuju kinerja yang terukur. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa prinsip. Pertama, bekerja berdasarkan data dan kebutuhan nyata. Setiap kegiatan harus didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, kebutuhan masyarakat, serta permasalahan yang benar-benar terjadi. Kedua, setiap pekerjaan memiliki target dan indikator. Pekerjaan harus mempunyai tujuan, ukuran keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan penanggung jawab yang jelas.
Ketiga, membangun sistem pembagian pekerjaan yang adil. Pekerjaan tidak boleh hanya bertumpu pada beberapa orang, sementara yang lain tidak memiliki kontribusi yang jelas. Keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi. Setiap pekerjaan perlu dipantau agar permasalahan dapat diketahui sejak dini dan segera diperbaiki. Kelima, mengutamakan hasil dan manfaat. Keberhasilan tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan dan manfaat yang diterima masyarakat. Dalam hal ini, SATRIYA mendorong aparatur untuk tidak hanya bertanya, "Apa tugas saya?", tetapi juga "Bagaimana saya melaksanakan tugas tersebut dengan integritas, tanggung jawab, dan semangat pelayanan?"
Membangun Kebiasaan SATRIYA dalam Kehidupan Kerja Sehari-hari
Internalisasi nilai SATRIYA perlu dilakukan secara terus-menerus melalui pembiasaan sederhana yang menjadi bagian dari aktivitas kerja. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah refleksi SATRIYA selama lima menit setiap hari sebelum dan sesudah bekerja.
Sebelum bekerja, setiap pamong dapat mengajukan tujuh pertanyaan kepada dirinya sendiri: 1) Selaras: Apakah saya akan menjaga hubungan kerja dan menghormati orang lain?; 2) Akal Budi Luhur: Apakah saya akan bekerja secara jujur dan menaati aturan?; 3) Teladan: Apakah perilaku saya hari ini dapat menjadi contoh yang baik?; 4) Rela Melayani: Siapa masyarakat yang harus saya layani?; 5) Inovatif: Apa yang dapat saya perbaiki dari pekerjaan saya?; 6) Yakin dan Percaya Diri: Apakah saya berani bertanggung jawab atas tugas dan keputusan saya?; dan 7) Ahli dan Profesional: Apakah saya benar-benar menguasai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya?
Selain refleksi individu, perlu dibangun forum internal pamong secara berkala sebagai ruang evaluasi dan pembelajaran bersama. Forum tersebut dapat dilaksanakan setiap bulan dengan membahas enam agenda utama: 1) Apa yang sudah dilaksanakan?; 2) Apa yang belum selesai?; 3) Apa permasalahan yang dihadapi?; 4) Siapa yang bertanggung jawab?; 5) Apa yang harus diperbaiki?; dan 7) Nilai SATRIYA apa yang perlu diperkuat?
Forum internal semacam ini bukan untuk mencari siapa yang paling salah, melainkan untuk memperbaiki cara kerja, memperkuat tanggung jawab, dan membangun kesepakatan bersama mengenai kualitas pelayanan yang ingin diwujudkan. Dengan pembiasaan yang konsisten, SATRIYA diharapkan berkembang dari pengetahuan menjadi kesadaran, dari kesadaran menjadi komitmen, dari komitmen menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya menjadi budaya organisasi.
Strategi Internalisasi SATRIYA dalam Pemerintahan Kelurahan
Agar implementasi SATRIYA tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, diperlukan tahapan internalisasi yang terencana dan berkelanjutan. Tahapan tersebut dapat dilakukan melalui 8 tahapan. Pertama, sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pamong mengenai makna, tujuan, dan relevansi tujuh nilai SATRIYA dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, refleksi dengan mengajak setiap pamong melakukan evaluasi terhadap perilaku dan kebiasaan kerja yang selama ini dilakukan, termasuk mengenali perilaku yang sudah sesuai dan yang masih perlu diperbaiki.
Ketiga, komitmen yaitu membangun kesepakatan bersama mengenai perubahan perilaku dan kebiasaan kerja yang harus dilaksanakan. Keempat, pembiasaan melalui penerapan nilai SATRIYA dalam kegiatan rutin, pelayanan masyarakat, koordinasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian pekerjaan. Kelima, pendampingan yaitu dengan melakukan pembinaan oleh pimpinan, memberikan arahan, membantu penyelesaian masalah, dan meningkatkan kemampuan aparatur. Keenam, monitoring yaitu memantau perubahan perilaku, kedisiplinan, kualitas pelayanan, dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab.
Ketujuh, evaluasi yaitu menilai hasil implementasi SATRIYA, mengidentifikasi kelemahan, dan menentukan langkah perbaikan. Kedelapan, perbaikan dan penegakan disiplin dapat dilakukan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem kerja, pembinaan, dan penegakan disiplin apabila diperlukan. Tahapan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar budaya SATRIYA benar-benar melekat dalam kehidupan organisasi.
Tantangan dan Hal-Hal yang Harus Dihindari
Implementasi budaya pemerintahan sering kali menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara pemahaman nilai dan praktik sehari-hari. Beberapa perilaku yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan adalah: 1) Tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya; 2) Mengerjakan pekerjaan tetapi tidak bersedia mempertanggungjawabkan hasilnya; 3) Mengambil alih tugas dan kewenangan jabatan lain; 4) Mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan amanah pelayanan; 5) Menunda pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 6) Tidak tertib dalam administrasi dan komunikasi; 7) Melaksanakan kegiatan tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas; 8) Mengabaikan pengaduan dan kebutuhan masyarakat; 9) Menjalankan kewenangan tanpa koordinasi dan dasar yang benar; dan 10) Membiarkan kesalahan kecil berlangsung terus-menerus hingga menjadi kebiasaan organisasi.
Perilaku tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan individu semata. Apabila dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi masalah organisasi, menurunkan kualitas pelayanan, merusak kepercayaan masyarakat, dan menghambat pencapaian tujuan pemerintahan. Sebaliknya, kebiasaan baik yang dibangun secara konsisten akan membentuk karakter aparatur, meningkatkan kinerja, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari hal-hal kecil, dilakukan secara bersama-sama, dan dijaga keberlanjutannya.
SATRIYA Dimulai dari Diri Sendiri
Budaya Pemerintahan SATRIYA pada hakikatnya merupakan ajakan untuk mengembalikan makna jabatan pemerintahan sebagai amanah dan pengabdian kepada masyarakat. Seorang pamong tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan yang dimiliki, seberapa besar kewenangan yang dipegang, atau seberapa lama bekerja dalam pemerintahan. Seorang pamong dinilai dari seberapa besar manfaat yang diberikan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintahan kelurahan yang baik tidak cukup dibangun dengan regulasi, struktur organisasi, dan anggaran yang memadai. Pemerintahan yang baik membutuhkan aparatur yang memiliki integritas, etika, kedisiplinan, kompetensi, kepedulian, dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan.
Di sinilah nilai SATRIYA dan BerAKHLAK menemukan titik keselarasan. SATRIYA mengajarkan karakter luhur dalam menjalankan amanah pemerintahan, sedangkan BerAKHLAK memperkuat perilaku profesional ASN dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tanggung jawab negara. Keduanya mengajarkan bahwa aparatur harus bekerja dengan hati, berpikir dengan bijaksana, bertindak dengan integritas, dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.
Perubahan budaya organisasi tidak dapat hanya dibebankan kepada pimpinan. Setiap pamong memiliki tanggung jawab yang sama untuk memulai perubahan dari dirinya sendiri. Apabila setiap pamong mampu menjaga keselarasan dalam hubungan, memiliki akal budi yang luhur, menjadi teladan, rela melayani, terus berinovasi, yakin dan percaya diri dalam menjalankan tugas, serta bekerja secara ahli dan profesional, maka pemerintahan kelurahan akan tumbuh menjadi organisasi yang semakin baik. Pada akhirnya, esensi SATRIYA dapat dirangkum dalam satu pemahaman mendasar, pamong bukan orang yang paling berkuasa, melainkan orang yang paling siap mengemban amanah dan memberikan pengabdian.
Jabatan bukan sekadar kedudukan, tetapi tanggung jawab. Kewenangan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memberikan manfaat. Dan pelayanan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Dan SATRIYA bukan sekadar nilai yang diucapkan, tetapi karakter yang harus terlihat dalam setiap tindakan. SATRIYA dimulai dari diri sendiri, diwujudkan dalam kebiasaan kerja, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bantul, 14 Nopember 2026.
0 Komentar