P3MD Gunungkidul - Pemerintah Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari, memperkuat kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) agar mampu mengelola usaha secara profesional sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan keuangan. Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Tata Kelola Keuangan BUMKal yang digelar pada Rabu (23/9/2026) di Ruang Rapat Kalurahan Wunung.
Pelatihan menghadirkan Aris Nurkholis, TAPM Kabupaten Gunungkidul, sebagai narasumber. Kegiatan diikuti Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas BUMKal, serta Lurah selaku Penasihat dan sejumlah Pamong Kalurahan. Turut hadir Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kapanewon Wonosari.
Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran sekaligus diskusi untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai tata kelola keuangan BUMKal. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif menyampaikan pertanyaan dan membahas berbagai kasus yang ditemukan dalam pengelolaan usaha di lapangan.
Keuangan Menjadi Fondasi Pengelolaan BUMKal
Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam keberlangsungan usaha BUMKal. Pencatatan transaksi, pengelolaan bukti transaksi, pemisahan keuangan, pengelolaan aset hingga penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan secara tertib agar kondisi usaha dapat diketahui secara jelas.
Dalam pelatihan, berbagai persoalan praktis tersebut dibahas melalui pendekatan kasus. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi sehingga pembahasan tidak berhenti pada teori, tetapi diarahkan pada bagaimana persoalan tersebut dapat ditangani dalam praktik.
Menurut Aris Nurkholis, pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai sejak transaksi terjadi. Kesalahan pada tahap pencatatan dapat berdampak pada proses pelaporan dan pengambilan keputusan usaha.
“BUMKal jangan sampai baru sibuk memperbaiki laporan ketika sudah muncul masalah. Tata kelola keuangan harus dibangun sejak awal, mulai dari transaksi, bukti transaksi, pencatatan, pengelompokan akun sampai menjadi laporan keuangan,” ujar Aris.
Ia menambahkan, laporan keuangan bukan semata-mata dokumen administratif. Laporan tersebut harus mampu memberikan gambaran mengenai kondisi usaha dan menjadi dasar bagi pengelola dalam mengambil keputusan.
“Laporan keuangan harus bisa dibaca dan dipahami oleh pengelola. Dari laporan itu kita dapat melihat apakah usaha berkembang, berapa biaya yang dikeluarkan, bagaimana arus kasnya, serta apakah ada hal-hal yang perlu segera diperbaiki,” jelasnya.
Belajar dari Kasus Nyata
Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Pengelola BUMKal aktif berdiskusi mengenai berbagai kasus yang mereka hadapi, termasuk persoalan pencatatan transaksi, pengelolaan kas, pertanggungjawaban penggunaan dana, hingga penyusunan laporan keuangan.
Menurut Aris, forum seperti ini penting karena setiap BUMKal memiliki karakteristik usaha dan persoalan yang berbeda.
“Kasus di lapangan sering kali tidak sesederhana contoh di buku. Karena itu, kita perlu membahas kasus yang benar-benar dihadapi pengelola. Dari sana kita belajar bagaimana menerapkan prinsip tata kelola keuangan dalam kondisi yang nyata,” katanya.
Ia juga mendorong agar Direktur, Sekretaris, Bendahara, Pengawas dan Lurah sebagai Penasihat memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan keuangan BUMKal.
“Tata kelola BUMKal adalah kerja bersama. Direktur, bendahara, sekretaris, pengawas dan penasihat memiliki peran masing-masing. Kalau pemahamannya sama, koordinasi akan lebih mudah dan potensi persoalan dapat dicegah sejak awal,” tambah Aris.
Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas
Selain meningkatkan kemampuan teknis pengelola, pelatihan juga menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas. Pengelolaan usaha harus didukung dengan dokumentasi yang memadai agar setiap transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan manfaat bagi kalurahan dan masyarakat.
Pemerintah Kalurahan Wunung berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat memperkuat fondasi pengelolaan BUMKal sekaligus mengurangi potensi persoalan keuangan di masa mendatang.
Bagi Aris, penguatan kapasitas pengelola harus dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan kegiatan usaha, perkembangan regulasi dan semakin kompleksnya pengelolaan bisnis menuntut pengelola BUMKal untuk terus belajar.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat laporan menjadi rapi. Kita ingin pengelola BUMKal semakin mampu mengelola usaha secara sehat, memahami kondisi keuangannya, mengambil keputusan berdasarkan data, dan mempertanggungjawabkan setiap pengelolaan keuangan secara transparan,” pungkasnya.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, BUMKal Wunung diharapkan tidak hanya mampu menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga memiliki tata kelola keuangan yang kuat sebagai fondasi untuk berkembang secara sehat, profesional dan berkelanjutan. (ANK)
0 Komentar