Menjunjung Tinggi Etika Profesi, TPP Wajib Transparan dan Tidak Tutupi Penyimpangan

P3MD Gunungkidul — Komitmen menjunjung tinggi etika profesi kembali ditegaskan kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, TPP tidak hanya dituntut profesional, tetapi juga menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

Koordinator Provinsi (Korprov) TPP DIY, Murtodo, menegaskan bahwa salah satu prinsip utama dalam etika hubungan dengan pihak yang didampingi adalah keterbukaan dalam pelaporan serta keberanian menyampaikan fakta di lapangan, termasuk apabila terdapat penyimpangan.

“TPP wajib menyampaikan laporan secara jujur dan objektif. Tidak boleh ada yang ditutupi, apalagi jika berkaitan dengan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan di desa,” tegasnya dalam kegiatan Rakorprov di Kopi Legend, Rabu (22/4/2025).

Menurutnya, hubungan antara TPP dengan pemerintah desa dan masyarakat harus dibangun atas dasar kepercayaan, namun tetap dalam koridor profesional. Pendamping tidak boleh terjebak dalam relasi yang justru mengaburkan fungsi kontrol dan pendampingan.

Ia menjelaskan, penyampaian laporan yang akurat dan transparan menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas program. Dengan laporan yang terbuka, setiap potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti secara tepat.

Selain itu, TPP juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sikap independen menjadi kunci agar pendamping tetap mampu menjalankan perannya secara objektif.

“Pendamping harus berani bersikap. Ketika ada hal yang tidak sesuai, sampaikan. Itu bagian dari tanggung jawab profesi,” imbuhnya.

Kegiatan Rakorprov tersebut sekaligus menjadi ruang penguatan komitmen bagi para TPP untuk menjaga marwah profesi di tengah dinamika pendampingan yang semakin kompleks.

Dengan menjunjung tinggi etika profesi, khususnya dalam hal transparansi dan kejujuran, diharapkan TPP mampu menjalankan perannya secara optimal serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola desa yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. (ANK)