TAPM Gunungkidul Perkuat Fondasi Kelembagaan BUM Desa Bersama Sarimulyo Gedangsari

Gedangsari – Upaya memperkuat kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama terus dilakukan. Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan BUM Desa Bersama Sarimulyo Lkd, Gedangsari, pada Jumat (30/01/2026).

Dalam kegiatan tersebut, hadir fasilitator dari TAPM Kabupaten Gunungkidul, Herry Santosa dan Aris Nurkholis, yang secara intensif mendampingi pengurus dan unsur terkait BUM Desa Bersama Sarimulyo Lkd. Fasilitasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan roda kelembagaan berjalan sesuai regulasi sekaligus semakin solid dalam praktiknya.

Salah satu titik tekan utama dalam penguatan kelembagaan kali ini adalah penguatan tata kelola Musyawarah Antar Kalurahan (MAK). TAPM secara khusus ingin mengembalikan semangat, ruh, sekaligus praktik baik pelaksanaan musyawarah antar kalurahan sebagaimana yang pernah berjalan pada masa Program UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan.

Pembahasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kewenangan penyelenggara musyawarah, wewenang musyawarah antar kalurahan, jenis-jenis musyawarah antar kalurahan, hingga kepesertaan dan syarat sah pelaksanaan musyawarah.

Tak hanya itu, forum juga mengupas secara rinci terkait pimpinan musyawarah, tata cara pengambilan keputusan, serta pokok-pokok bahasan yang wajib dibahas dalam Musyawarah Antar Kalurahan. Pembahasan ini menjadi krusial agar setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar memiliki dasar yang kuat, baik secara administrasi maupun substantif.

Menariknya, fasilitasi ini juga membedah secara tuntas output yang harus dihasilkan dari Musyawarah Antar Kalurahan tahunan. Dengan begitu, musyawarah tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi benar-benar melahirkan keputusan strategis yang berdampak langsung pada arah kebijakan dan kinerja BUM Desa Bersama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan BUM Desa Bersama Sarimulyo Lkd semakin mantap dalam tata kelola kelembagaan, sekaligus siap menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. (ANK)