Dinas PMK2PS DIY Gelar Ekspose Hasil Pendampingan Intensif terhadap Tiga BUMKal



P3MD Gunungkidul - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Ekspose Hasil Pendampingan Intensif terhadap tiga Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), Selasa (17/11/2026), bertempat di Hotel Garage Business Hotel Yogyakarta.

Kegiatan ini menjadi forum penyampaian hasil, evaluasi, dan refleksi atas pelaksanaan program pendampingan intensif yang telah diberikan kepada tiga BUMKal di wilayah DIY. Ekspose juga menjadi ruang untuk melihat perubahan kondisi kelembagaan dan perkembangan usaha setelah mendapatkan pendampingan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Tiga BUMKal yang menjadi sasaran program pendampingan intensif tersebut adalah BUMKal di Kalurahan Dengok, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman; serta Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.

Kegiatan dihadiri oleh Lurah dan pengurus BUMKal dari ketiga kalurahan penerima program. Turut hadir unsur Dinas PMK kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Paniradya Keistimewaan, Panewu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kabupaten, Pendamping Desa (PD), serta Pendamping Lokal Desa (PLD).

Dalam kegiatan tersebut disampaikan paparan hasil pendampingan intensif yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu BUMDes.id. Paparan menguraikan proses pendampingan, capaian yang telah dihasilkan, perkembangan masing-masing BUMKal, serta berbagai rekomendasi untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha.

Pendampingan intensif diarahkan pada enam target utama, yaitu penyusunan baseline kondisi awal BUMKal, penyusunan rencana aksi pendampingan, pengembangan model bisnis menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC), penyusunan roadmap pengembangan BUMKal, rekomendasi tata kelola kelembagaan, serta pembentukan jejaring kemitraan usaha.

Keenam aspek tersebut menjadi instrumen untuk melihat perubahan dan perkembangan BUMKal setelah memperoleh pendampingan. Dengan membandingkan kondisi awal dan capaian setelah pendampingan, diharapkan dapat diketahui sejauh mana intervensi program memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan tata kelola, dan pengembangan kegiatan usaha.

Selain pemaparan hasil dari BUMDes.id, masing-masing BUMKal penerima program juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pengalaman, serta perkembangan yang dirasakan selama mengikuti pendampingan intensif. Sesi ini menjadi bagian penting untuk menggali perspektif langsung dari pengelola mengenai manfaat pendampingan, perubahan yang telah dilakukan, serta kendala yang masih dihadapi dalam menjalankan usaha.

Ekspose juga menghadirkan Rudy Suryantoro selaku Founder BUMDes.id dan perwakilan TAPM Provinsi DIY sebagai narasumber. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memberikan penguatan perspektif mengenai masa depan BUMKal, tantangan tata kelola, peningkatan daya saing usaha, serta strategi menjaga keberlanjutan pengembangan BUMKal.

Forum diskusi menjadi ruang untuk mempertemukan hasil pendampingan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masing-masing BUMKal. Masukan dari pemerintah kalurahan, pemerintah kapanewon, perangkat daerah, TAPM, dan pendamping desa diharapkan dapat memperkaya rekomendasi serta memperkuat dukungan lintas sektor terhadap pengembangan BUMKal.

Melalui kegiatan ekspose ini, Dinas PMK2PS DIY mendorong agar hasil pendampingan intensif tidak berhenti sebagai laporan pelaksanaan program. Capaian yang telah diperoleh perlu ditindaklanjuti melalui komitmen pemerintah kalurahan dan pengelola BUMKal, terutama dalam mengimplementasikan rencana aksi, memperbaiki tata kelola, mengembangkan model bisnis, serta membangun kemitraan usaha.

Pengalaman dari tiga BUMKal penerima program juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan praktik baik bagi pengembangan BUMKal lainnya di DIY. Dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, TAPM, pendamping desa, dan berbagai pemangku kepentingan, BUMKal diharapkan semakin profesional, mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan. (ANK)

Posting Komentar

0 Komentar