P3MD Gunungkidul - Penguatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) tidak hanya menyangkut tata kelola kelembagaan dan pengembangan usaha, tetapi juga pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan literasi perpajakan bagi pengelola BUMKal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) Daerah Istimewa Yogyakarta menghadirkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY dalam Workshop Forum BUMKal DIY, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Joglo Resodinomo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, ini diikuti oleh pengurus Forum Komunikasi (Forkom) BUMKal DIY, perwakilan Forum BUMKal Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kabupaten se-DIY.
Pembekalan perpajakan menjadi salah satu agenda penting dalam workshop yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Bootcamp Pemberdayaan Potensi Kalurahan melalui BUMKal dan BUMKalma. Materi disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema sosialisasi sistem perpajakan untuk BUMKal.
Kehadiran Kanwil DJP DIY diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pengelola BUMKal mengenai aspek perpajakan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebagai badan usaha yang melakukan aktivitas ekonomi, BUMKal perlu memperhatikan kewajiban perpajakan serta memastikan administrasi dan pelaporan perpajakannya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemahaman perpajakan menjadi bagian penting dari tata kelola BUMKal. Pengelola tidak hanya dituntut mampu mengembangkan usaha dan menghasilkan pendapatan, tetapi juga harus memahami konsekuensi administrasi dan kewajiban perpajakan yang timbul dari aktivitas usahanya.
Melalui sosialisasi ini, para peserta mendapatkan ruang untuk memperluas wawasan mengenai sistem perpajakan sekaligus memahami pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung pengelolaan badan usaha yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Pembahasan perpajakan juga menjadi relevan dalam upaya memperkuat kualitas administrasi keuangan BUMKal. Pencatatan transaksi yang tertib, pengelolaan pendapatan dan biaya, serta penyusunan laporan keuangan yang memadai akan membantu pengelola dalam mengidentifikasi dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan.
Selain materi perpajakan, workshop juga menghadirkan Institute for Research and Development (IRE) Yogyakarta yang membahas masa depan BUMKal, tantangan tata kelola, daya saing usaha, dan strategi keberlanjutan. Forum BUMKal DIY turut menyampaikan materi mengenai realitas dan dinamika BUMKal di DIY, termasuk persoalan yang dihadapi pengelola serta agenda perjuangan bersama.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan dan pengalaman dalam pengelolaan BUMKal, termasuk tantangan administrasi dan pengembangan usaha.
Melalui pembekalan perpajakan ini, Dinas PMK2PS DIY mendorong agar pengelola BUMKal semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tata kelola usaha. Literasi pajak yang baik diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi serta meningkatkan kesadaran pengelola dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Penguatan pemahaman tersebut diharapkan menjadi salah satu fondasi bagi BUMKal untuk tumbuh sebagai lembaga ekonomi kalurahan yang tidak hanya produktif dan berdaya saing, tetapi juga tertib administrasi, patuh terhadap ketentuan perpajakan, serta mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. (ANK)

0 Komentar