Wonosari (05/01/2026) - Tahun 2026 diprediksi menjadi periode yang cukup berat bagi pemerintah desa. Penurunan pagu Dana Desa (DD) membuat ruang fiskal desa semakin terbatas. Angka-angka dalam dokumen perencanaan memang menunjukkan tren penurunan, namun di balik itu semua, denyut kehidupan desa tidak boleh ikut melemah.
Di lapangan, semangat pengabdian justru terus menyala. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Maimun dan ribuan kader kesehatan desa lainnya. Tanpa mengenal lelah, mereka tetap melangkah dari rumah ke rumah, memastikan ibu hamil, balita, hingga lansia tetap mendapatkan layanan dasar kesehatan. Bagi para kader, persoalan stunting tidak bisa menunggu anggaran kembali longgar. Kesehatan masyarakat desa adalah kebutuhan yang harus dipenuhi hari ini, bukan nanti.
“Ibu hamil tidak bisa diminta menunda risiko kesehatannya, begitu pula lansia yang membutuhkan perhatian berkelanjutan,” ujar salah satu kader di sela kegiatan Posyandu. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa di balik kebijakan efisiensi anggaran, ada wajah-wajah masa depan desa yang harus tetap dijaga.
Berkurangnya Dana Desa justru dapat menjadi momentum penting bagi desa untuk membuktikan kemandiriannya. Ketika dana terbatas, nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan ketepatan prioritas menjadi kunci utama. Desa dituntut lebih cermat menentukan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah desa bersama masyarakat diharapkan tidak membiarkan Posyandu sepi dan kader kesehatan berjuang sendiri. Dukungan moril, partisipasi warga, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan.
Kondisi ini sekaligus menjadi refleksi bahwa kekuatan desa tidak semata diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari komitmen kolektif warganya. Dengan kebersamaan dan kepedulian, desa diyakini tetap mampu menjaga kualitas generasi penerusnya.
Sebagaimana semangat yang terus digaungkan, Desa Kuat adalah fondasi bagi Indonesia yang Kuat. 💪
0 Komentar