P3MD Gunungkidul – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong penyelarasan antara Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) dengan Dana Desa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pemberdayaan di tingkat lokal kalurahan.
Upaya ini semakin diperkuat melalui kegiatan Forum Komunikasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang diselenggarakan oleh Dinas PMK KPS Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Cantya Yogyakarta, Senin (30/3/2026). Forum tersebut menjadi ruang koordinasi sekaligus konsolidasi bagi para pendamping desa dalam mengawal sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan dan implementasi di lapangan.
Penyelarasan ini dinilai penting agar penggunaan anggaran tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi sesuai dengan prioritas pembangunan kalurahan dan arah kebijakan daerah. Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari keistimewaan DIY diarahkan untuk mendukung pelestarian budaya, penguatan kelembagaan, serta tata ruang berbasis kearifan lokal. Sementara itu, Dana Desa difokuskan untuk mendukung enam program prioritas nasional yaitu penanganan kemiskinan melalui bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan, pelayanan kesehatan dasar, ketahanan iklim dan tanggung bencana, padat karya tunai desa (PKTD), dan digitalisasi.
Dalam forum tersebut, para peserta mendapatkan penguatan terkait pentingnya integrasi perencanaan sejak tahap awal, mulai dari musyawarah kalurahan hingga penyusunan dokumen perencanaan seperti RKP Kalurahan dan APB Kalurahan. Pendamping desa diharapkan mampu memastikan program yang dibiayai BKK Danais selaras dengan kegiatan yang didukung Dana Desa dan sesuai dengan peruntukkannya.
“Sinkronisasi ini bukan sekadar administratif, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Danais memperkuat aspek reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dalam bingkai keistimewaan Yogyakarta, sementara Dana Desa mendorong kemandirian kalurahan,” ujar salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, penyelarasan juga dilakukan melalui pemetaan kegiatan prioritas. Misalnya, pembangunan kawasan berbasis budaya dapat didukung Danais, sementara penguatan usaha ekonomi produktif masyarakat di kawasan tersebut didukung Dana Desa. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) memiliki peran penting dalam proses ini, mulai dari asistensi perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan di kalurahan. Melalui forum komunikasi ini, diharapkan terjadi kesamaan persepsi dan langkah dalam mendukung kebijakan penyelarasan tersebut.
Dengan adanya penyelarasan BKK Danais dan Dana Desa, pembangunan di tingkat kalurahan diharapkan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (ANK)
.png)
0 Komentar