BUMDesma Asri Tanjungsari-Lkd Sadari Banyak Tantangan dan Peluang Usaha Pasca Transformasi

 

dari kiri ke kanan : ki-slamet (TAPM Gununkidul), Suyanto, S.Pd. (Direktur BUMDesma-Lkd), Triyanto, SE,

 Andar Sunardi , S.Pd.I (Kepala Bagian Keuangan DBM)

Tanjungsari, 5 November 2025 — Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul melakukan diskusi pendampingan dengan jajaran pengurus BUMDesma Asri Tanjungsari-LKD dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan dan perkembangan usaha pasca transformasi dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks PNPM menjadi BUMDesma.
Kegiatan ini dilaksanakan di sekretariat BUMDesma Asri Tanjungsari dan dihadiri oleh Direktur Suyanto, S.Pd., Manajer Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Triyanto, S.E., Kepala Bagian Keuangan DBM Andar Sunardi, S.Pd.I serta TAPM Gunungkidul, Ki Slamet.

Diskusi pendampingan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja kelembagaan dan kondisi usaha BUMDesma setelah tiga tahun proses transformasi berjalan. Dari hasil pertemuan terdapat beberapa permasalahan utama yang kini dihadapi BUMDesma Asri Tanjungsari, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur BUMDesma Suyanto, S.Pd. yang dibenarkan oleh Manajer DBM Triyanto, SE.

"Permasalahan BUMDesma Asri Tanjungsari-Lkd pasca transformasi antara lain: a) Kenaikan biaya operasional, baik untuk gaji pengurus maupun kebutuhan kantor; b) Peningkatan tunggakan pinjaman dari kelompok sejak berdirinya UPK PNPM; c) Menurunnya potensi pendapatan; dan d) Sulitnya menjaring kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) baru akibat menurunnya minat masyarakat terhadap pinjaman produktif. Tunggakan nampak begitu besar karena akumulasi sejak awal pendirian UPK PNPM Mandiri Pedesaan," katanya.

TAPM Gunungkidul menilai bahwa kondisi tersebut merupakan tantangan yang wajar pada masa transisi, ketika lembaga beradaptasi dari pola kerja sosial menuju pengelolaan usaha berbasis korporasi desa.

“Transformasi BUMDesma bukan sekedar perubahan nama, tapi juga perubahan cara berpikir. Agar bertahan, lembaga harus efisien, kreatif, dan mampu menciptakan peluang usaha baru,” ujar Ki Slamet dari TAPM Gunungkidul.

 

Strategi Penyelesaian Permasalahan BUMDesma-LKD

Sebagai bagian dari proses pendampingan, TAPM memberikan beberapa strategi praktis untuk menata kembali pengelolaan BUMDesma Asri Tanjungsari agar lebih sehat dan produktif. Langkah-langkah yang disarankan antara lain: a) Menata ulang struktur organisasi dan beban biaya, agar gaji dan operasional disesuaikan dengan kemampuan pendapatan lembaga; b) Meningkatkan intensitas penagihan dan restrukturisasi pinjaman, termasuk melakukan verifikasi lapangan terhadap debitur lama yang menunggak; c) Membangun sistem pelaporan keuangan yang transparan dan terpisah antar unit usaha, agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan profitabilitas masing-masing unit; d) Mengaktifkan kembali pelatihan dan pembinaan kelompok SPP, dengan pendekatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan desa; dan e) Diversifikasi sumber pendapatan dengan membuka unit usaha baru di sektor potensial lokal seperti perdagangan, wisata, dan penyediaan sarana produksi.

Pendekatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menekan biaya operasional, menurunkan tingkat tunggakan, dan memperluas basis usaha sehingga BUMDesma dapat kembali tumbuh secara berkelanjutan.

 

Kondisi Pinjaman Macet dan Mekanisme Penyelesaiannya

Dari hasil diskusi juga terungkap bahwa sebagian tunggakan pinjaman yang membebani neraca BUMDesma Asri Tanjungsari merupakan warisan sejak masa program PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2002. Hingga kini, belum pernah dilakukan proses hapus buku maupun hapus pinjaman, sehingga seluruh saldo piutang lama masih tercatat dalam laporan keuangan lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan nilai piutang terlihat tinggi, padahal sebagian besar pinjaman lama sudah tidak tertagih secara realistis karena berbagai faktor seperti debitur (anggota SPP) telah meninggal dunia atau pindah domisili, usaha penerima pinjaman sudah tidak berjalan, kelompok penerima tidak aktif lagi, atau tidak ada dokumen administrasi lengkap untuk penagihan.

Sebagai langkah penyelesaian, TAPM Gunungkidul menjelaskan perlunya kebijakan “hapus buku” dan “hapus pinjaman” sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan dana bergulir masyarakat. Pada berbagai lembaga jasa keuangan banyak yang melakukan kebijakan hapus buku dan hapus pinjaman sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan teknis lain yang dibuat oleh lembaga. Mungkin praktik pada lembaga jasa keuangan ini bisa dipertimbangkan. Adapun cara dan ketentuan yang telah dipraktikan lembaga jasa keuangan secara singkat dapat dijelaskan.

Pertama, hapus buku (write-off accounting). Kebijakan ini dilakukan apabila pinjaman macet sudah tidak tertagih lebih dari 3 tahun dan telah melalui proses penagihan serta klarifikasi lapangan. Hapus buku tidak menghapus hak tagih, artinya pinjaman tetap dapat ditagih bila di kemudian hari debitur diketahui mampu membayar. Tujuannya adalah membersihkan laporan keuangan agar lebih realistis dan mencerminkan kondisi riil aset lembaga.

Kedua, hapus pinjaman (write-off permanent). Kebijakan ini dapat dilakukan setelah proses hapus buku minimal 2 tahun, dengan pertimbangan bahwa peluang penagihan benar-benar tidak ada. Prosesnya harus disertai berita acara dan keputusan bersama antara pengurus BUMDesma, penasihat, dan forum musyawarah antar-kalurahan. Penghapusan pinjaman bersifat final, dan dicatat sebagai kerugian lembaga yang diakui secara sah.

Ketiga, syarat pendukung harus jelas dan teruji kebenarannya. Setiap penghapusan wajib dilengkapi berkas pendukung seperti daftar debitur, surat keterangan dari kalurahan asal debitur, dan hasil verifikasi lapangan. Proses hapus buku maupun hapus pinjaman harus disahkan melalui musyawarah antar desa anggota BUMDesma-LKD untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Melalui langkah ini, BUMDesma Asri Tanjungsari diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih sehat dan akurat, sekaligus membuka ruang bagi perencanaan pengembangan usaha baru yang lebih rasional dan berkelanjutan.

 

Potensi Ekonomi Wilayah: Antara Laut, Alam, dan Pertanian

BUMDesma Asri Tanjungsari menaungi lima kalurahan di wilayah Kapanewon Tanjungsari, yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar.
Beberapa sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain pariwisata alam dan laut, terutama destinasi wisata pantai yang banyak tersebar di wilayah Tanjungsari, toko ritel dan perdagangan kebutuhan masyarakat, penyediaan sarana produksi pertanian dan peternakan, serta pembiayaan untuk pembelian barang atau modal usaha kecil. Potensi tersebut diharapkan menjadi arah pengembangan unit usaha baru agar BUMDesma tidak hanya bergantung pada jasa keuangan semata.

Dalam diskusi juga dipahami bahwa perlu strategi konkret untuk mengelola potensi ekonomi desa secara lebih produktif dan berorientasi bisnis. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain: a) Pemetaan potensi ekonomi tiap kalurahan anggota, untuk menemukan sektor unggulan yang dapat dikembangkan bersama di bawah koordinasi BUMDesma; b) Kemitraan dengan pelaku usaha dan lembaga pendukung, seperti koperasi, UMKM lokal, dan investor swasta yang berorientasi social; c) Membangun jaringan distribusi dan pemasaran bersama antar-desa, guna memperkuat posisi tawar produk local; d) Mendorong kolaborasi lintas sektor, misalnya mengaitkan potensi wisata dengan perdagangan, kuliner, dan produk hasil bumi local; dan e) Penguatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan manajemen bisnis desa. TAPM menekankan bahwa pengelolaan potensi ekonomi lokal harus dijalankan dengan prinsip kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga BUMDesma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi antar-desa, bukan sekadar lembaga penyalur pinjaman.

Selain itu, pengelolaan potensi ekonomi ini memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pemerintah diharapkan menyediakan kebijakan dan fasilitasi yang berpihak pada penguatan ekonomi desa, seperti pendampingan usaha, akses permodalan, kemudahan perizinan, dan promosi produk unggulan desa. Sementara pemerintah desa perlu menjadi bagian dari ekosistem BUMDesma, mendukung kegiatan usaha melalui sinergi program desa dan penguatan peran kalurahan anggota agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Aktivitas Pengelolaan DBM: Pencairan Pinjaman SPP untuk Dua Kelompok

Sebagai tindak lanjut kegiatan operasional, pada hari yang sama dilakukan pencairan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bagi dua kelompok baru dengan total 15 anggota. Program SPP ini masih menjadi andalan BUMDesma Asri Tanjungsari dalam mendorong permodalan usaha mikro perempuan di pedesaan. Salah satu anggota kelompok penerima dari PKK Mojosari, Sri Utami menyampaikan testimoni positif tentang manfaat keberadaan BUMDesma di kalangannya. Sri Utami merupakan pengrajin anyaman rotan dan enceng gondok yang telah mempekerjakan 10 karyawan dan mampu mempekerjakan mitra rumahan sampai 300 orang dari lintas kelompok SPP. Usaha kerajinannya bahkan telah menembus pasar ekspor ke mancanegara, menjadi contoh nyata keberhasilan ekonomi desa yang tumbuh bersama dukungan pembiayaan dari BUMDesma. Dukungan modal dari BUMDesma Asri Tanjungsari ini sangat bermanfaat untuk pengembangan usahanya.

“BUMDesma Asri Tanjungsari sangat membantu kami. Pinjaman modalnya membuat usaha tetap berjalan, bahkan bisa membuka lapangan kerja baru. Selain itu, BUMDesma juga sering memberi dukungan sosial bagi kegiatan masyarakat, terutama untuk keluarga miskin” ujar Sri Utami.

Melalui pendampingan ini, TAPM dan jajaran pengurus BUMDesma Asri Tanjungsari bersepakat untuk memperkuat arah pengelolaan usaha yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis potensi lokal. Karena kompetisi kian berat, BUMDesma harus menata diri sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain dan memperluas bidang usaha ke sektor-sektor strategis seperti properti desa, pembiayaan produktif, jasa layanan usaha, hingga industri manufaktur kecil.

“Kunci keberhasilan BUMDesma adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, efisiensi dalam mengelola sumber daya, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tutup Ki Slamet dalam pertemuan tersebut.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, BUMDesma Asri Tanjungsari diharapkan tumbuh menjadi lembaga ekonomi antar-desa yang kuat, profesional, dan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan Gunungkidul. (ki-slamet TAPM Gunungkidul)