Wonosari — Dalam rangka mendukung implementasi program percepatan penurunan stunting serta mendorong terwujudnya Desa Berkinerja Baik, DPMKPPKB Kabupaten Gunungkidul bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program P3MD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bhakti Praja dan dihadiri oleh Perwakilan KPM dari 18 Kapanewon, Bidang PM DPMKPPKB, TAPM Gunungkidul, dan PD Kapanewon Semanu.
Dalam sambutannya Bpk. Suhud dari Bidang PM DPMKPPKB menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh KPM dan berharap capaian kinerja dapat ditingkatkan dengan koordinasi yang baik dan tertib dalam input Laporan Pemantauan di Aplikasi eHDW sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025.
Materi yang disampaikan merujuk pada Pedoman Mekanisme Penilaian Kinerja Desa dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, khususnya pada indikator-indikator yang menjadi tolok ukur verifikasi dan pembuktian di tingkat desa sebagaimana tercantum pada lampiran penilaian kinerja.
Lebih lanjut dalam paparannya, Hery Santoso Koordinator Kabupaten menekankan pentingnya: Pelaksanaan Rembuk Stunting sebelum Musyawarah Desa, Konsolidasi data sasaran dari aplikasi e-HDW, Analisis akar masalah dan intervensi spesifik–sensitif, Integrasi rekomendasi ke RKPDes dan penganggaran di APBDes, Dokumentasi layanan dan edukasi Program P2S.
Kegiatan Rembuk Stunting sendiri harus memenuhi unsur pembahasan data, pelibatan pengambil keputusan, perumusan usulan program, serta tindak lanjut ke perencanaan pembangunan desa.
Hery juga menjelaskan bahwa edukasi Program Percepatan Penurunan Stunting (P2S) wajib diberikan kepada sasaran prioritas seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, balita, dan keluarga risiko stunting.
Mekanisme verifikasi kegiatan ini akan menjadi bagian dari penilaian desa berkinerja baik.
Pada kesempatan tersebut, KPM diberikan simulasi pengisian Village Scorecard dan pemetaan cakupan layanan minimal. Desa-desa di Regional Jawa, termasuk Gunungkidul, diharuskan mencapai tingkat konvergensi minimal 70% untuk masuk dalam kategori berkinerja baik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan KPM:
✅ meningkatkan akurasi pelaporan e-HDW,
✅ mengoptimalkan pemantauan kelompok sasaran,
✅ memperkuat koordinasi lintas pelaku desa,
✅ mendukung pembuktian dokumen saat verifikasi penilaian.
Selanjutnya terkait input laporan pemantauan ke dalam Aplikasi eHDW, disampaikan oleh Nurul Hayati PD Kapanewon Semanu menekankan pada optimalisasi penggunaan Aplikasi eHDW, beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi misalnya : kendala kualitas internet, kurangnya pemahaman KPM baru terkait dengan fitur fitur dalam aplikasi, sering terjadi data tidak lengkap atau data ganda serta sinkronisasi data antar akun (akun KPM dengan akun Admin Desa).
Pada kesempatan ini lebih lanjut Nurul menyampaikan agar ketika kendala – kendala tersebut ditemui oleh KPM untuk segera berkoordinasi dengan Kamitua dan Pendamping Desa, KPM melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan kader Kesehatan untuk memvalidasi data sebelum diinput ke aplikasi, perlunya penguatan kapasitas KPM baru oleh Pemerintah Kalurahan dibantu oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
Penyediaan Internet yang baik bagi KPM dalam melaksanakan tugas Input Data pematauan harus menjadi perhatian Pemerintah Kalurahan, karena dengan fasilitas internet yang baik di harapkan Laporan eHDW akan dapat di optimalkan sebagai base data agar terwujud perencanaan pembangunan kalurahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan pencegahan dan penanganan stunting dalam rangka penurunan angka stunting di kalurahan.
KPM menjadi agen perubahan yang berperan strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak dari desa. Melalui kerja nyata, data yang akurat, dan koordinasi yang solid, desa dapat berkontribusi nyata menuju Generasi Emas Indonesia Maju.
Di akhir sesi Hery menegaskan bahwa stunting masih menjadi prioritas agenda nasional dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi aktif pemerintah desa, TPPS, KPM, dan masyarakat, diharapkan zero kasus baru stunting dapat tercapai dan terjaga secara berkelanjutan. (HSGK)
.png)
.png)
0 Komentar