MAK LPJ Tahun Buku 2025, BUMDesma Mekarsari Tepus Tunjukkan Kinerja Keuangan Sehat dan Berkelanjutan

Tepus, Gunungkidul – Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mekarsari Tepus LKD menyelenggarakan Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Buku 2025 pada Selasa, 28 Januari 2026, bertempat di Pendopo Kapanewon Tepus.

Kegiatan MAK LPJ dihadiri oleh delegasi dari lima kalurahan se-Kapanewon Tepus, Sekretaris Dinas PMKPPKB Kabupaten Gunungkidul, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Gunungkidul, Panewu Tepus beserta unsur Forkompinkap, Pendamping Desa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

MAK LPJ dilaksanakan sebagai forum akuntabilitas publik dan evaluasi kinerja pengelolaan BUMDesma Mekarsari Tepus selama Tahun Buku 2025. Forum ini sekaligus menjadi ruang musyawarah antar kalurahan dalam menilai capaian kinerja usaha, tata kelola keuangan, serta merumuskan arah kebijakan pengembangan BUMDesma ke depan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengelola, BUMDesma Mekarsari Tepus mencatat total pendapatan Tahun Buku 2025 sebesar Rp2.040.259.362, dengan realisasi beban usaha sebesar Rp1.145.038.531. Dari kinerja tersebut, BUMDesma berhasil membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp793.398.066. Laba bersih tersebut dialokasikan dalam bentuk laba ditahan (pemupukan modal) sebesar Rp396.708.066 dan laba yang dibagikan sebesar Rp396.690.000.

Direktur BUMDesma Mekarsari Tepus LKD dalam paparannya menjelaskan bahwa laba yang dibagikan sebagai bagian milik bersama masyarakat sebesar Rp376.690.000 dialokasikan untuk berbagai kegiatan strategis, antara lain:

1. Kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar Rp185.000.000
2. Pengembangan kapasitas kelompok SPP/UEP sebesar Rp110.000.000
3. Peningkatan kapasitas pengelola BUMDesma sebesar Rp15.000.000
4. Promosi produk BUMDesma sebesar Rp23.414.000
5. Dukungan sponsorship kegiatan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kapanewon Tepus sebesar Rp43.276.000

Selain itu, BUMDesma juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) sebesar Rp20.000.000.

Dari sisi struktur pendapatan, BUMDesma Mekarsari Tepus masih didominasi oleh unit usaha simpan pinjam, khususnya dari jasa piutang Dana Bergulir Masyarakat (DBM) dan Unit Pengelola Pinjaman (UPP). Meskipun sektor ini mampu memberikan surplus yang signifikan, forum MAK mencermati adanya tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada unit usaha tersebut, yang berpotensi menimbulkan risiko apabila kualitas piutang menurun atau terjadi keterlambatan pengembalian pinjaman.

Berdasarkan laporan neraca, total aset BUMDesma Mekarsari Tepus tercatat sebesar Rp11.557.930.592. Kondisi likuiditas dinilai sangat baik, dengan struktur permodalan yang sehat karena hampir seluruh pembiayaan bersumber dari modal sendiri. Liabilitas tercatat sangat kecil dan tidak terdapat utang jangka panjang. Ekuitas yang kuat ini mencerminkan tingkat kepercayaan kalurahan dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDesma.

Dalam forum MAK LPJ juga dibahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2026 dengan rencana pendapatan sebesar Rp2.082.376.000. Rasio beban terhadap pendapatan direncanakan sekitar 56,9 persen, yang masih dinilai wajar. Namun demikian, forum memberikan catatan penting agar pengendalian beban operasional lebih diperkuat dan diselaraskan dengan capaian kinerja masing-masing unit usaha.

Sebagai hasil musyawarah, MAK merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain penguatan manajemen dan pengendalian piutang, serta peningkatan kualitas penagihan , diversifikasi unit usaha guna mengurangi ketergantungan pada sektor simpan pinjam, pengendalian beban operasional, serta penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan BUMDesma.

Secara keseluruhan, MAK menyimpulkan bahwa BUMDesma Mekarsari Tepus berada dalam kondisi keuangan yang sehat, ditandai dengan laba yang signifikan, likuiditas tinggi, dan struktur permodalan yang kuat. Meski demikian, pengelolaan piutang dan pengembangan unit usaha produktif menjadi tantangan utama yang perlu ditangani secara strategis, efisien, dan berbasis kinerja guna menjamin keberlanjutan BUMDesma di masa mendatang. (HSGK)